Surabaya, MercuryFM -Tahun 2026 yang masih disusul ancaman bencana seperti peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya terkait potensi badai siklon yang membayangi sejumlah wilayah di Pulau Jawa, harus direspon serius oleh pemegang kebijakan di Jatim.
Sekertaris Partai Golkar Jatim Blegur Prijanggono mengatakan, informasi dari BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah khususnya Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“BMKG sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik di Pulau Jawa yang dibayangi badai siklon. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk kewaspadaan, karena kondisi cuaca saat ini memang sulit diprediksi,” ujar Blegur disela kegiatan dikantor DPD Partai Golkar Jatim, Jumat (02/01/26).
Blegur menjelaskan bahwa perubahan iklim global membuat pola cuaca tidak lagi bisa dipastikan seperti sebelumnya. Jika dahulu masyarakat masih dapat mengenali musim hujan dan musim kemarau secara jelas, kini dinamika global dan eksploitasi potensi alam di berbagai negara telah memengaruhi stabilitas iklim secara luas, termasuk di Indonesia.
“Era globalisasi dan keterbukaan ini berdampak pada perubahan cuaca dunia. Jawa Timur dan Indonesia hari ini menghadapi situasi cuaca yang tidak menentu, sehingga badai siklon ini harus dimaknai sebagai peringatan dini, bukan ancaman,” ujarnya.
Blegur menekankan pentingnya peran BMKG Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk secara aktif menyosialisasikan potensi cuaca ekstrem kepada daerah-daerah rawan bencana. Wilayah rawan longsor, banjir, serta daerah yang berpotensi dilintasi badai siklon harus mendapatkan perhatian khusus.
“Pemerintah provinsi harus berkomunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota, menyampaikan wilayah mana saja yang berpotensi terdampak badai siklon, agar kepala daerah dan masyarakat bisa bersiap,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim ini juga menyebutkan, potensi cuaca ekstrem yang perlu diantisipasi antara lain hujan lebat disertai angin kencang hingga puting beliung, yang dapat memicu longsor dan banjir di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Blegur juga menyoroti pentingnya optimalisasi early warning system (EWS) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, sistem peringatan dini harus dipastikan aktif dan berfungsi maksimal sebagai bagian dari ikhtiar untuk meminimalkan risiko bencana.
“Early warning system itu harus benar-benar dijalankan. Ini bukan soal menakut-nakuti masyarakat, tetapi mempersiapkan masyarakat agar siap dan waspada jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” katanya.
Blegue juga membandingkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia dengan negara maju seperti Jepang, yang dikenal memiliki sistem peringatan dini yang kuat dan disiplin dalam mitigasi bencana.
“Di negara maju seperti Jepang, warning system disampaikan terus kepada masyarakat. Mereka membangun tanggul dan infrastruktur mitigasi karena tahu daerahnya rawan. Di Jawa juga sama, banyak wilayah rawan bergerak, dan konsekuensinya adalah potensi bencana,” jelasnya.
Menurut Blegur, penguatan EWS dan koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci untuk menekan jumlah korban jiwa dan kerugian material apabila bencana benar-benar terjadi.
“Upaya manusia adalah ikhtiar. Dengan kesiapan dan peringatan dini, kita bisa mencegah atau setidaknya menekan angka korban agar tidak besar,” pungkasnya. (ari)
