Surabaya, MercuryFM – Kasus dugaan pungutan liar dalam rekrutmen kru transportasi Wira Wiri kembali menjadi pengingat bahwa persoalan integritas aparatur masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Surabaya. Peristiwa yang dialami Bagas Fradana membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan sistem pengawasan yang selama ini berjalan di sektor transportasi publik.
Modus permintaan “uang pengganti trayek” yang disampaikan oleh oknum petugas menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi antara kebijakan resmi pemerintah dan pemahaman masyarakat. Padahal, Pemkot Surabaya telah berulang kali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen kru Wira Wiri maupun Suroboyo Bus dilakukan tanpa pungutan biaya. Ketidaksinkronan ini menandakan lemahnya diseminasi informasi sekaligus pengawasan di lapangan.
Langkah cepat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam menangani kasus ini patut dicatat sebagai respons terhadap keresahan publik. Sanksi administratif berupa skorsing dan perintah pengembalian uang menjadi sinyal bahwa praktik semacam ini tidak ditoleransi. Namun demikian, penanganan kasus ini juga menimbulkan diskusi lebih luas mengenai efektivitas sanksi administratif dalam mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang.
Pengangkatan korban sebagai helper Wira Wiri merupakan bentuk keberpihakan sosial yang memberikan harapan bagi warga untuk berani melapor. Meski demikian, penyelesaian berbasis empati personal tidak boleh menutupi kebutuhan akan pembenahan sistemik. Tanpa reformasi menyeluruh pada proses rekrutmen, risiko munculnya oknum yang memanfaatkan celah tetap terbuka.
Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya penguatan kanal pengaduan internal. Fakta bahwa persoalan ini baru mendapat perhatian luas setelah viral di media sosial menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses, cepat, dan memberi rasa aman bagi pelapor.
Ke depan, rencana Pemkot Surabaya untuk melakukan pembenahan dan pengarahan terhadap ratusan sopir serta kru transportasi publik harus diikuti dengan langkah konkret, mulai dari transparansi rekrutmen, standarisasi prosedur, hingga pengawasan berkelanjutan. Tanpa itu, upaya pemberantasan pungli berpotensi hanya bersifat reaktif, bukan preventif.
Kasus Wira Wiri seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Pemkot Surabaya bahwa membangun transportasi publik yang baik tidak hanya soal armada dan layanan, tetapi juga memastikan sistem yang bersih, adil, dan akuntabel bagi seluruh warga. (Red)
