Surabaya, MercuryFM – Menjelang libur akhir tahun 2025, wisata mangrove di Surabaya semestinya menjadi salah satu destinasi unggulan wisata keluarga. Kota terbesar kedua di Indonesia ini memiliki Kebun Raya Mangrove Surabaya, kawasan seluas 34 hektare yang tersebar di Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah, serta diklaim sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia sejak diresmikan pada Juli 2023.
Namun, dua tahun setelah peresmian, potensi besar itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan di lapangan.
Untuk masuk ke kawasan wisata, pengunjung dikenakan tiket Rp15 ribu untuk dewasa, sementara anak-anak gratis. Biaya parkir motor Rp5 ribu dan mobil Rp10 ribu. Jika ingin menyusuri hutan bakau menggunakan perahu menuju spot foto ekowisata, pengunjung harus kembali merogoh kocek: Rp25 ribu untuk dewasa dan Rp15 ribu untuk anak-anak (pulang-pergi).
Harga yang relatif terjangkau itu seharusnya mampu menarik lebih banyak wisatawan. Sayangnya, pengalaman berwisata justru kerap terhambat persoalan klasik: akses, fasilitas, dan pengelolaan yang stagnan.
Akses sulit, transportasi umum nihil
Minimnya transportasi umum menjadi keluhan utama pengunjung. Lokasi kebun raya mangrove yang tersebar memaksa wisatawan mengandalkan kendaraan pribadi atau transportasi online.
“Sepanjang jalan tidak ada penunjuk arah ke wisata mangrove. Yang ada hanya petunjuk ke bozem Wonorejo. Saya sempat ragu dan terus buka maps takut salah jalan,” ujar Maria, pengunjung asal Surabaya yang datang bersama keluarganya menggunakan sepeda motor. Ironisnya, persoalan ini bukan hal baru.
Penelitian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya tahun 2020 sudah mencatat tiga masalah utama pengembangan ekowisata mangrove: tidak adanya transportasi umum, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya papan penunjuk lokasi. Lima tahun berselang, persoalan tersebut masih belum tuntas.
Fasilitas ada, tapi sekadar ada
Strategi pengembangan wisata mangrove yang dirancang hingga 2025—mulai dari konsep natural resources, perluasan jogging track, hingga sentra wisata kuliner—belum benar-benar terwujud.
“Sentra kulinernya cuma papan nama. Lapaknya kosong, mejanya ada tapi nggak ada yang jual. Kalau ke sini lagi, harus bawa bekal sendiri,” keluh Arya, pengunjung yang datang bersama pasangannya.
Fasilitas yang tersedia masih sebatas kebutuhan dasar: toilet umum, musala sederhana, area parkir, serta jogging track bambu yang perawatannya kerap terabaikan. Padahal, di era wisata digital, pengalaman menjadi faktor utama daya tarik.
Konservasi dan ekonomi yang tak sejalan
Di balik wajah wisata, persoalan lingkungan mangrove Surabaya masih serius. Data Universitas Airlangga mencatat sekitar 40 persen atau 400 hektare hutan bakau di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) dalam kondisi rusak. Garis pantai mangrove yang dahulu mencapai 29,8 kilometer kini menyusut menjadi 8,7 kilometer dengan ketebalan tak lebih dari 50 meter.
Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan menjadi tambak oleh warga yang telah menguasai lahan sejak lama. Konflik kepemilikan antara masyarakat dan pemerintah daerah hingga kini belum menemukan solusi adil. Pemerintah menuntut konservasi, namun belum sepenuhnya memberikan skema kompensasi atau alternatif ekonomi yang layak.
Masalah lain muncul dari sisi rehabilitasi. Data BRIN dan DKPP Surabaya menunjukkan 5–10 persen tanaman mangrove mati, akibat waktu tanam yang tidak tepat, jenis tanaman yang tidak sesuai, hingga sampah plastik yang menutup akar. Fakta ini menunjukkan pengelolaan konservasi masih jauh dari kata profesional.
Kritik DPRD: Pariwisata jalan di tempat
Kritik juga datang dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko, menilai sektor pariwisata kota, termasuk wisata mangrove, berjalan di tempat tanpa terobosan berarti.
“Dana pusat berkurang, APBD tertekan. Kalau pariwisata dikelola tanpa visi dan keberanian berinovasi, jangan heran kalau PAD stagnan,” tegas Yona.
Ia menilai, meski menyandang status kebun raya mangrove satu-satunya di Indonesia, kontribusi kawasan ini terhadap Pendapatan Asli Daerah masih minim. Hingga pertengahan 2024, jumlah pengunjung rata-rata hanya sekitar 6.000 orang per bulan, angka yang dinilai jauh dari potensi Surabaya sebagai kota metropolitan.
Ketinggalan zaman di era digital
Dari sisi konsep, wisata mangrove Surabaya juga dinilai belum menjawab kebutuhan wisatawan masa kini. Spot foto dan menara pandang setinggi 12 meter memang tersedia, namun wisata edukasi masih bersifat pasif dan kurang interaktif.
Promosi pun terbatas pada media sosial milik dinas terkait, tanpa kampanye masif atau kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, dan komunitas kreatif.
Padahal, jika dikemas serius, ekowisata mangrove berpotensi menjadi paket wisata unggulan Surabaya Timur—menggabungkan wisata alam, edukasi, dan kuliner, sekaligus meningkatkan PAD.
Saatnya berani berubah
Momentum libur akhir tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Surabaya. Mulai dari pembukaan akses transportasi umum, penunjukan pengelola profesional, penyelesaian konflik lahan berbasis masyarakat, hingga pembenahan fasilitas dan promosi terpadu.
Tanpa langkah konkret, Kebun Raya Mangrove Surabaya berisiko terus menjadi aset besar yang dikelola setengah hati.
Di tengah persaingan pariwisata yang semakin ketat, Surabaya tak bisa terus berjalan di tempat. Potensinya ada, alamnya mendukung. Tinggal satu pertanyaan: apakah ada keberanian untuk mengelolanya dengan serius?. (lam)
