Surabaya, MercuryFM – Menutup tahun anggaran 2025, sektor pariwisata Surabaya kembali berhadapan dengan tekanan fiskal yang kian nyata. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam situasi ini, setiap sektor dituntut mampu memberikan nilai tambah, termasuk pariwisata yang diharapkan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hingga akhir tahun, sejumlah destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum menunjukkan kinerja yang sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki.
Padahal, Surabaya tidak kekurangan potensi wisata. Beragam destinasi telah lama menjadi ruang rekreasi masyarakat sekaligus penopang citra kota. Sayangnya, pengelolaan destinasi tersebut dinilai masih berkutat pada pola administratif dan minim terobosan, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kunjungan maupun pendapatan daerah secara berarti.
Kondisi ini tercermin pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata kota sekaligus aset strategis daerah, KBS hingga kini belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap arah pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.
Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas, sulit berharap KBS mampu berkembang optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Rabu (17/12/2025).
Ia menilai, selama kepemimpinan belum tertata, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang jelas. Sementara itu, biaya operasional tetap harus ditanggung APBD. Tanpa peningkatan kinerja dan pendapatan, kondisi ini berpotensi menjadikan KBS sebagai beban anggaran.
Persoalan serupa juga terlihat pada pengelolaan destinasi wisata baru, seperti wisata offroad di Tahura Pakal yang belum lama diperkenalkan Pemkot Surabaya. Meski menawarkan konsep berbeda, pengelolaannya dinilai masih terjebak dalam pola birokrasi yang kaku. Sistem pendaftaran yang mengharuskan pengunjung mendaftar secara daring dinilai mengurangi fleksibilitas layanan, terutama bagi wisatawan yang datang secara spontan.
“Wisata itu seharusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona, yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya.
Selain itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang digadang-gadang menjadi etalase sejarah kota juga dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Persoalan penataan kawasan serta aktivitas yang mengganggu kenyamanan membuat kawasan tersebut belum optimal sebagai destinasi unggulan.
“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Kota Tua ini potensinya besar, tapi kalau pengunjung masih merasa tidak nyaman, tentu sulit berharap kunjungan meningkat,” ujarnya.
Yona yang juga Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menegaskan, seluruh persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks tantangan fiskal daerah. Dengan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya dituntut memastikan setiap aset daerah benar-benar produktif dan tidak sekadar menyerap belanja rutin.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Pariwisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, agar PAD meningkat dan APBD tidak terus terbebani,” tegasnya. (lam)
