Surabaya, MercuryFM – Rapat koordinasi Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot, Direksi RPH Surabaya, serta perwakilan jagal dan pedagang daging se-Kota Surabaya berlangsung panas, Selasa (9/12/2025). Ketegangan memuncak saat jagal secara tegas menolak rencana pemindahan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) dari Pegirian ke Tambak Osowilangon (TOA).
Rapat yang digelar di ruang Komisi B DPRD itu dihiasi suara penolakan dan interupsi berulang. Situasi semakin panas ketika perwakilan jagal walk out meninggalkan forum dan memimpin demonstrasi di depan gedung dewan bersama ratusan massa dari paguyuban jagal serta pedagang daging.
Jagal tolak pemindahan, tagih janji politik wali kota
Koordinator Jagal dan Pedagang Daging Surabaya, Abdullah Mansur, menilai kebijakan pemindahan dilakukan secara sepihak tanpa dialog.
“Kami tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah diajak bicara soal blueprint, denah, atau kondisi lokasi baru. Tiba-tiba pembangunan sudah berjalan,” ujar Mansur.
Ia menegaskan pemindahan akan berdampak besar pada ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas pemotongan sapi.
“Ada 500 sampai 1.000 orang yang mata pencahariannya terancam. Distribusi daging dari Pegirian menyuplai hampir seluruh Surabaya, bahkan luar kota. Kalau ini diputus, roda ekonomi bisa ikut terganggu.”
Selain ekonomi, Mansur mengingatkan komitmen Wali Kota Surabaya soal keberadaan RPH Pegirian.
“Kami menagih janji politik itu. Dulu berjanji RPH tidak dipindah. Sekarang tiba-tiba dipindahkan. Bagaimana nasib masyarakat kecil?”
Ia bahkan menyebut aksi besar dengan skala lebih luas telah disiapkan.
“Kalau tuntutan kami tidak digubris, kami siap aksi besar-besaran. Ada 5.000 orang siap turun ke jalan, mengarak ekor sapi dari Pegirian ke Balai Kota.”
Para jagal juga mengancam mogok kerja.
“Kami sepakat mogok sebulan. Tidak ada pemotongan, tidak ada produksi daging di Surabaya kalau pemindahan dipaksakan.”
Pemkot kukuh: Demi standarisasi dan tata kawasan Wisata Ampel
Direktur Utama PT RPH Surabaya, Fajar, menjelaskan pemindahan RPH merupakan bagian dari penataan kawasan Ampel yang kini menjadi destinasi wisata religi.
“Di lokasi pemotongan ada limbah, bau, dan kotoran. Itu mengganggu kawasan wisata. Sedangkan fasilitas di Tambak Osowilangon sudah standar nasional, mulai kandang hingga IPAL.”
Ia meminta semua pihak memahami kondisi yang dinamis, terutama jelang momen penting seperti Ramadan dan naiknya harga sapi.
DPRD minta sosialisasi ditingkatkan
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Farid Afif, menyatakan sebagian besar solusi sebenarnya telah ditawarkan Pemkot, termasuk soal jarak dan distribusi daging.
“Jualannya tetap di Pasar Arimbi Pegirian. Pemkot menyiapkan transportasi pengiriman daging dari TOA. Standar fasilitasnya juga jauh lebih baik.”
Namun, Farid menyadari kenyamanan jagal yang sudah puluhan tahun beroperasi di Pegirian membuat proses sosialisasi harus lebih persuasif.
“Mereka butuh kepastian dan kenyamanan dalam berusaha. Kami minta Pemkot lebih intens menjelaskan tahapan pemindahan agar tidak ada kesalahpahaman.” imbuhnya.
Saat rapat berlangsung, ratusan jagal dan pedagang daging yang berkumpul di luar gedung DPRD terus menyuarakan penolakan. Mereka membawa spanduk dan poster menolak pemindahan RPH Pegirian, serta mendesak Wali Kota turun langsung berdialog. (lam)
