Surabaya, MercuryFM – Adanya wacana penundaan pencairan dana desa oleh Pemerintah Pusat ditahun 2026 mendapat reaksi DPRD Jatim. Apalagi Komisi A DPRD Jatim banyak mendapatkan keluhan terkait rencana penundaan tersebut.
Seperti yang dikatakan anggota Komis A DPRD Jatim, Sumardi yang mengaku mendapat keluhaan dari Kepala Desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI). “Beberapa waktu lalu kami bertemu dengan pihak PKDI (Persaudaraan Kepala Desa Indonesia) Jawa Timur, karena mereka resah adanya rencana penundaan pencairan dana desa,”ujarnya, Minggu (07/12/25).
“Dalam waktu dekat Komisi A akan ke Jakarta untuk membawa aspirasi dari para kepala desa, agar pemerintah tak menunda pencairan dana bantuan desa di tahun 2026 mendatang,” lanjutnya.
Kata Sumardi, rencana penundaan ini, imbas dari diberlakukannya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 81 tahun 2025. “Dalam peraturan tersebut di pasal 29 (B) tentang penundaan dan konsekuensi berat bagi Dana Desa (DD) Tahap II yang tidak memenuhi syarat hingga batas waktu tertentu” jelasnya.
Pasal tersebut, menurut Politisi Partai Golkar ini, memberatkan para kepala desa karena jika syarat tidak lengkap, dana tersebut tidak akan disalurkan, dapat dialihkan untuk prioritas nasional/pengendalian fiskal, atau menjadi sisa pagu anggaran negara dan hangus di akhir tahun anggaran.
“Pasal ini menjadi kontroversial karena dianggap memberatkan desa, membuat banyak dana DD non-earmark tidak cair dan merusak perencanaan desa,” jelasnya.
Ketentuan ini, lanjut Sumardi memicu protes dari kepala desa karena dianggap “mematikan” dana desa yang sudah direncanakan, menyebabkan kerugian fiskal desa, dan mempersempit ruang gerak fiskal desa, terutama terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi syarat baru.
“Karenanya Komisi A DPRD Jawa Timur akan datang ke Jakarta menuju ke Kementerian terkait membawa aspirasi kepala desa agar pemerintah tak memberlakukan aturan tersebut,” tegas politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Mojokerto – Jombang ini.
Seperti diketahui, ketidakpastian pencairan Dana Desa (DD) tahap II Tahun Anggaran 2025 membuat sejumlah program desa, mulai dari honor kader posyandu, guru ngaji, guru PAUD, hingga penyediaan makanan tambahan (PMT), terhenti karena dana tak kunjung cair sejak pertengahan tahun.
Para kepala desa menilai kebijakan baru dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025—yang mengatur pengalihan sebagian Dana Desa ke Koperasi Merah Putih (Kopdes)—diberlakukan terlalu mendadak, bahkan berpotensi berlaku surut. Akibatnya, anggaran yang sudah disusun sejak awal tahun melalui musyawarah desa menjadi tidak sinkron. (ari)
|
|

