Surabaya, MercuryFM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur (Jatim) menegaskan tudingan yang menyudutkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banjir di Sumatera tidak memiliki dasar kuat.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPW PAN Jatim Suki Daim menyikapi tuduhan yang beredar di media sosial (medsos) yang mengaitkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan kebijakan Zulkifli Hasan(Zulhas) saat menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014.
“Selama menjabat Menteri Kehutanan (2009–2014), Zulkifli Hasan justru melakukan reformasi besar untuk memperbaiki tata kelola hutan nasional,”tutur mantan ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur ini, Sabtu (06/12/25).
Suli Daim mengatakan Zulkifli Hasan yang menjabat Menteri Kehutanan pada periode 2009–2014, justru melakukan serangkaian reformasi penting dalam tata kelola kawasan hutan, yang pada masa itu menjadi instrumen strategis dalam agenda pembangunan nasional pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Di era Presiden SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK, sebuah langkah yang memotong birokrasi dan mencegah korupsi perizinan,” jelasnya.
Kebijakan ini juga kata Anggota DPRD Jatim ini, menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka RPJPN.
“Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Kementerian Kehutanan menjalankan berbagai program pro-lingkungan seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga One Ticket One Tree bekerja sama dengan Garuda Indonesia”katanya.
Zulkifli Hasan, lanjut Suli Da’im juga menerbitkan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan.
Data Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan, dengan turunnya rasio gini dari 0,72 (2003) menjadi 0,68 (2013),”sambungnya.
Oleh sebab itu, pria kelahiran Lamongan ini mengataka. jangan menarik kesimpulan tanpa melihat fakta dan capaian sebenarnya
“Mustahil seseorang menerima penghargaan konservasi harimau Sumatra, lalu setelah 15 tahun sekarang justru dituduh sebagai penyebab kerusakan yang memicu banjir di Sumatra,”terangnya.
“Persoalan yang tengah berlangsung saat ini tidak sesederhana menunjuk satu orang. Ini terkait tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas stakeholder. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta,” lanjutny mempertegas.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menjadi bulan – bulanan warganet, menyusul bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di penghujung November 2025.
Di beberapa Platform media seperti facebook dan instragram, muncul beragam tulisan, analisis hingga meme yang mengaitkan politikus yang kerap di sapa Zulhas ini dengan bencana banjir yang terjadi. (ari)

