Lumajang, Mercury FM – Tim Pengawas Penanganan Bencana (Timwas) DPR RI meninjau Kabupaten Lumajang untuk memastikan respons pemerintah terhadap erupsi Gunung Semeru berjalan cepat dan tepat sasaran. Kunjungan dilakukan pada Rabu (26/11/2025) sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.
Aktivitas vulkanik Semeru terus meningkat sejak awal November. Data BNPB menunjukkan kolom abu mencapai ketinggian 1.200 meter, disertai aliran lahar yang menerjang wilayah Pronojiwo dan Candipuro. Sebanyak 1.150 warga terdampak terpaksa mengungsi, sementara sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan yang berpotensi mengisolasi warga.
Anggota Timwas Penanganan Bencana DPR RI, Reni Astuti, menyampaikan belasungkawa kepada para korban sambil menegaskan prioritas pengawasan terhadap penanganan bencana.
“Kami memastikan penanganan berjalan komprehensif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar politisi PKS itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Reni menyebut temuan penting di lapangan, yakni terputusnya akses menuju salah satu sekolah dasar akibat lahar dingin. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan siswa kehilangan layanan belajar. Ia mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemendikdasmen, segera mengambil langkah pemulihan.
“Akses sekolah tidak boleh dibiarkan putus. Anak-anak harus mendapat solusi cepat agar pendidikan mereka tidak terganggu,” tegasnya.
BNPB mencatat 12 fasilitas pendidikan terdampak erupsi. Sebagian bangunan bahkan menjadi lokasi pengungsian, sehingga proses belajar semakin terhambat.
Dalam dialog dengan BNPB, Timwas menerima usulan pembangunan dua gedung serbaguna permanen sebagai tempat evakuasi saat aktivitas Semeru meningkat. Fasilitas ini diharapkan menggantikan penggunaan sekolah sebagai lokasi penampungan warga.
“Dengan gedung permanen, warga tidak lagi mengungsi di sekolah sehingga pendidikan tidak lumpuh setiap Semeru erupsi,” kata Reni.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kebencanaan dan pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah rawan. Meski pemerintah pernah membangun hunian tetap, adaptasi warga terhadap risiko erupsi masih perlu diperkuat.
“Semeru aktif setiap tahun. Edukasi dan relokasi harus berjalan paralel,” lanjut anggota DPRD Surabaya tiga periode tersebut.
Timwas memastikan seluruh masukan dan temuan akan dibawa ke pemerintah pusat untuk evaluasi, terutama terkait penanganan darurat, pemulihan infrastruktur pendidikan, pembangunan fasilitas evakuasi, dan penguatan mitigasi jangka panjang.
“Negara harus hadir sepenuhnya untuk warga Lumajang. DPR akan terus mengawasi,” pungkas Reni. (lam)
