Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyebut APBD 2026 memberi ruang fiskal yang cukup besar untuk pembangunan. Dalam struktur anggaran, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp1,595 triliun dan ruang fiskal Rp3,9 triliun di luar belanja wajib.
“Ini memberi keleluasaan bagi Pemkot untuk memberi perhatian serius pada pembangunan infrastruktur yang masih menyisakan banyak PR, terutama pengendalian banjir,” ujar Aning, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, anggaran pengendalian banjir mencapai Rp1,1 triliun, dengan sejumlah proyek strategis seperti pembangunan saluran dan rumah pompa Medokan Semampir senilai Rp65 miliar yang ditargetkan mampu menyelesaikan banjir di empat kelurahan: Semolowaru, Medokan Semampir, Menur, dan Manyar.
Selain itu, Rp100 miliar dialokasikan untuk menuntaskan subsistem Surabaya Barat yang selama ini menjadi titik rawan banjir.
“Harus segera dituntaskan dan tidak boleh lagi terasionalisasi, karena titik itu darurat banjir,” tegas politisi PKS tersebut.
Aning juga mendorong Pemkot berinovasi dalam pengendalian banjir, seperti penggunaan aplikasi penjadwalan normalisasi saluran air agar pengerukan bisa dilakukan tepat waktu.
Ia menilai perlu juga evaluasi terhadap sarana dan prasarana alat pengeruk, baik berat maupun ringan, yang sering kali rusak atau kurang memadai.
“Bahkan perlu inovasi alat yang bisa menyedot sampah sekaligus sedimen di 153 kelurahan. Bisa dimulai dengan pilot project,” tambahnya.
Dalam bidang kesejahteraan warga, APBD 2026 juga mendorong pemenuhan hak dasar papan bagi masyarakat Surabaya.
Jika tahun 2025 terdapat 2.069 rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki, maka di tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 2.420 rumah.
“Kita ingin warga Surabaya hidup sehat dan nyaman di rumah yang layak. Dari 7.789 antrian, tersisa 5.000-an dan semoga tuntas hingga 2027,” ujar Aning.
Selain itu, Pemkot juga tengah berupaya memenuhi kebutuhan rusunawa bagi sekitar 10.000 warga yang belum tertampung, melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR agar bisa masuk dalam program nasional 3 juta rumah.
Untuk bidang transportasi publik, alokasi anggaran mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp213 miliar atau 1,6 persen dari total APBD.
“Meski masih jauh dari ideal, tapi ini peningkatan yang bagus. Pemkot harus memenuhi rute yang benar-benar dibutuhkan warga,” jelasnya.
Aning juga menyoroti rencana operasional SLLR (Surabaya–Lamongan Light Rail) di tahun 2027 yang perlu diantisipasi dengan penyediaan armada penghubung antarstasiun guna mengurangi kemacetan dan polusi.
Sementara itu, terkait pengelolaan sampah yang mencapai 1.500–1.800 ton per hari dengan 70–80 persen di antaranya merupakan sampah organik, APBD 2026 menyiapkan langkah inovatif melalui program bak komposter.
Sebanyak 1.600 bak komposter akan dibagikan ke setiap RW sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah organik.
“Harapannya, pengurangan sampah organik bisa signifikan dan nanti diteruskan ke tingkat RT di penganggaran berikutnya,” pungkasnya. (Lam)
