Sidoarjo, MercuryFM – Pengurus Anak Cabang (PAC) ISNU Taman dan PAC Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Taman resmi dilantik, Jumat (7/11/2025). Acara pelantikan yang digelar di Ruang Meeting Lantai 3 Gedung A Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) ini juga dirangkai dengan dialog hukum bertajuk “Meneguhkan Identitas Kesarjanaan Santri dan Kebangsaan: Tinjauan Kebijakan dan Langkah Hukum Menjaga Toleransi di Tengah Pluralitas.”
Ketua PC ISNU Sidoarjo, Dr. H. Solehuddin, M.Pd.I., dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran sarjana Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan kebangsaan dan kemanusiaan melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan.
“Dialog ini penting untuk meluruskan cara pandang dan praktik beragama. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk mencederai kemanusiaan, tetapi harus menjadi sarana menuju kedamaian,” ujar Solehuddin.
Ia menyoroti fenomena kekerasan atas nama agama yang masih sering terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, hal tersebut berakar pada cara pandang keagamaan yang sempit dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. ISNU berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan dialogis dan edukatif dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat.
Lebih lanjut, Solehuddin menjelaskan bahwa aspek hukum dan kebijakan publik memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan berbangsa yang harmonis. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpihak secara adil kepada seluruh kelompok, termasuk kelompok minoritas, tanpa diskriminasi.
“Seringkali kelompok mayoritas memiliki kekuatan sosial yang besar, dan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil, hal itu bisa memicu ketimpangan sosial. Karena itu, kami mendorong adanya kebijakan publik yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Solehuddin juga menyinggung pentingnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Menurutnya, peraturan tersebut merupakan payung hukum nasional yang harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga lembaga pendidikan melalui berbagai program konkret seperti pelatihan, kurikulum pendidikan, dan kegiatan sosial yang menanamkan nilai toleransi.
“Kementerian Agama sudah memulai sejak 2019, dan Perpres ini menjadi payung hukum tertinggi yang perlu direspons serius oleh seluruh pemangku kebijakan. Gubernur, bupati, dan kepala daerah harus ikut mendorong implementasi moderasi beragama di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.
Selain aspek kebijakan, ISNU Sidoarjo juga aktif melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok termarjinalkan dan minoritas melalui kegiatan dialog lintas keyakinan. Upaya ini juga dilakukan bersama Kejaksaan dalam konteks pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan di masyarakat. Solehuddin menegaskan bahwa keyakinan adalah ranah internum yang tidak bisa diintervensi, namun di wilayah publik perlu ada kesepakatan bersama untuk menjaga ketertiban dan harmoni.
Ia juga menyinggung fenomena meningkatnya intoleransi dan polarisasi sosial menjelang momentum politik seperti Pilkada atau Pilpres. Menurutnya, tren ini bisa berlanjut jika tidak diantisipasi oleh kelompok moderat. Ia bahkan menyinggung peristiwa kerusuhan di Gedung Negara Grahadi yang menunjukkan pola ketegangan sosial yang dipicu ketidakpuasan politik.
“Tren intoleransi ini biasanya meningkat menjelang momentum politik seperti Pilkada atau Pilpres. Karena itu, semua pihak baik pemerintah, ormas, maupun tokoh agama, harus bersatu dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PC ISNU Sidoarjo, PAC ISNU Taman, PAC Pergunu Taman, dan Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA). Selain pelantikan pengurus, acara juga menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga toleransi, kebhinekaan, serta memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial di era modern.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, ISNU berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang konsolidasi bagi sarjana dan praktisi pendidikan Nahdlatul Ulama untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan di tengah masyarakat yang semakin majemuk. (lam)
