Surabaya, MercuryFM – Usulan program Pemprov Jatim sekitar Rp10 triliun ke pemerintah pusat dinilai ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf hanya spekulatif dan bisa dikatakan tidak logis. Pasalnya Musyafak melihat apa yang di janjikan Pemerintah pusat hanya sekedar janji manis saja untuk meredam kegelisahan Pemerintah Daerah (Pemda) imbas pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Ya saya melihatnya itu hanya janji manis belaka. Ndak mungkin lah Pemerintah Pusat mau memenuhi usulan Pemerintah Daerah. Jatim saja 10 Triliun belum Daerah lain,” ujar Musyafak di ruang kerjanya, Jumat (31/10/25).
Seperti diketahui, meredam kegelisahan daera terkait pemotongan dana TKD, Pemerintah Pusat menjanjikan kepada seluruh pemerintah derah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengajukan usulan program pembangunan tahun 2026 yang akan didanai Pemerintah Pusat.
Janji Pemerintah Pusat ini mendapat respon dari Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten). Banyak Pemerintah Daerah yang mengusulkan program. Salah satunya Pemerintah Provinsi Jatim yang mengusulkan program pembangunan senilai 10 Triliun.
Menurut Musyafak, dirinya melihat hanya janji manis, karena secara logika usulan tersebut terlalu besar, karena semua daerah mengusulkan. Dari data yang diterimanya saat ini usulan yang masuk sudah mencapai 3.000 triliun.
“Iku duit e sopo yang akan ape pakai? APBN kita 3.842,7 Triliun. Usulan sudah mencapai 3.000 Triliun se Indonesia. APBN ae gak cukup. Ya ndak logis lah,” ucap Musyafak.
Musyafak juga menambahkan, mekanisme yang membuka pengajuan tanpa batas, termasuk usulan Pemprov melalui Sekdaprov senilai 10 Triliun, jelas menimbulkan pertanyaan di Badan Anggaran DPRD Jatim.
“Perencanaan itu tidak boleh hanya untuk spekulasi. Negara ini butuh kepastian,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga melihat seharusnya bila pemerintah pusat memberikan kesempatan daerah untuk mengusulkan program pembangunan diwilyahnya, harus jelas pagunya.
“Ini ndak ada pagu. Bebas mengusulkan angkanya pasti besar. Pemerintah uanh dari mana. Jelas nanti akan ditampung saja. Akhirnya hanya janji manis saja,” tegasnya.
Musyafak juga menyinggung dinamika fiskal daerah yang kerap berubah di tengah jalan. Menurutnya, pemangkasan dana transfer pusat (TKD) mengharuskan Pemerintah Daerah mengunci program wajib dan menunda yang tidak mendesak.
“Rakyat ini enggak butuh hanya dikasih omong-omongan, tetapi harus program yang memang betul ada. Mulai perencanaannya sampai pelaksanaannya betul-betul ada,” jelas Musyafak.
“Kalau seperti ini faktanya, ya mending gak usah ada DPRD saja, karena fungsi budgetingnya sudah dikebiri. Biarlah APBD disusun sendiri oleh pemerintah pusat karena perintahan sekarang sudah mengarah semi sentralistik atau gaya baru,” kelakar politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini melanjutkan. (ari)
