Sekolah Rakyat ancam gusur sawah garapan petani Kedungcowek

Surabaya, MercuryFM – Warga dan kelompok tani di Kelurahan Kedung Cowek menyatakan keberatan atas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan pertanian produktif yang selama puluhan tahun mereka garap. Penolakan ini bukan pada program sekolah rakyatnya, melainkan pemilihan lokasi yang dinilai mengancam sumber ekonomi warga.

Ketua RW 01 Kedung Cowek, Pitono Adi, mengatakan warga mendukung peningkatan pendidikan, namun mempertanyakan alasan Pemkot memilih lahan produktif sementara di sekitar wilayah tersebut terdapat lahan non-produktif milik pemerintah yang lebih layak digunakan.

“Kami tidak menolak sekolah rakyat. Tapi kenapa harus lahan produktif? Di depan mata ada lahan non-produktif, termasuk aset BPWS dan lapangan tembak. Mengapa tidak gunakan itu?” ujarnya.

Tokoh masyarakat Muhammad Husnin Yasin menambahkan warga hanya meminta proyek tersebut digeser ke lokasi lain, bukan dibatalkan. Menurutnya, hilangnya lahan garapan akan berdampak pada ketahanan pangan warga dan pendapatan keluarga petani.

“Sekolah tetap kami dukung, tapi jangan menghilangkan mata pencaharian. Geser saja lokasinya ke lahan yang tidak produktif,” tegasnya.

DPRD Surabaya turun tangan

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, saat rapat dengar pendapat dengar warga pada Selasa (28/10/2025) menyampaikan, pihaknya memahami aspirasi warga dan akan mendorong Pemkot mencarikan solusi agar petani tidak kehilangan sumber nafkah.

“Petani di sini tidak menolak sekolah rakyat. Mereka hanya meminta Pemkot mempertimbangkan lokasi lain karena sudah lama menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” jelas Akmarawita.

Anggota Komisi D lainnya, Imam Syafi’i, menegaskan bahwa DPRD siap mengawal permintaan relokasi lahan ke pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa sebelum lokasi Kedung Cowek dipilih, Pemkot sebenarnya pernah menawarkan alternatif lain, termasuk bekas lapangan tembak, namun ditolak pusat.

“Sejak awal Pemkot menawarkan lapangan tembak, tapi pemerintah pusat menolak. Ini bukan serta-merta Pemkot mengabaikan warga. Tapi keputusan final memang di pusat,” terang Imam. (lam)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist