Surabaya, MercuryFM – Komisi D DPRD Kota Surabaya memberikan perhatian serius terhadap pengadaan alat kesehatan dan penurunan anggaran layanan lansia dalam pembahasan RAPBD 2026. Dewan mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
Rapat koordinasi antara Komisi D dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya digelar pada Selasa (21/10/2025), dihadiri Bappedalitbang, BPKAD, dan Bapenda. Dalam forum ini, sejumlah anggota dewan mempertanyakan pergeseran pos anggaran yang dinilai berpotensi mengurangi dukungan terhadap layanan langsung kepada warga.
DPRD ingatkan jangan korbankan pelayanan
Anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, menyoroti adanya pengalihan Rp326 juta dari sarana prasarana gedung, serta pemotongan Rp114 juta dari sistem informasi kesehatan.
“Efisiensi jangan sampai membuat alat vital seperti CO analyzer, infus pump, dan thermal abrasion tidak jadi dibeli. Itu alat yang langsung dipakai untuk pelayanan,” ujar Michael.
Ia juga menilai peningkatan belanja penanganan TBC dari Rp23 miliar menjadi Rp36 miliar menunjukkan kasus masih tinggi, sementara anggaran lansia justru turun. Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada perhatian gizi dan kesehatan warga lanjut usia.
Minta transparansi laporan dan pengawasan apotek
Anggota lain, Johari Mustawan, mengingatkan pentingnya pelaporan data kesehatan yang faktual dari lapangan.
“Petugas jangan takut melaporkan kondisi sebenarnya. Data yang akurat itu bukan menurunkan penilaian, justru memperbaiki kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengawasan apotek dan toko obat yang kini berada di bawah DPMPTSP. Johari meminta Dinkes menyerahkan data lengkap 63 puskesmas, terutama yang beroperasi 24 jam.
Dinkes: Pergeseran untuk tenaga kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa sebagian pergeseran anggaran dialokasikan untuk pembayaran tenaga kesehatan paruh waktu dan jaminan kerjanya.
“Kebutuhan alat kesehatan sudah dikomitmenkan Kemenkes melalui skema DES, jadi pemkot tinggal menerima barang,” terang Nanik.
Terkait RS Surabaya Selatan, pelaksanaannya masih menunggu skema kerja sama dengan pihak swasta. Sementara pengurangan anggaran lansia terjadi akibat peralihan skema dari DAK ke BOK yang nilainya lebih kecil.
Porsi anggaran tetap di atas 20 persen
Bappedalitbang memastikan bahwa komitmen terhadap kesehatan masih terjaga. Porsi anggaran fungsi kesehatan dalam RAPBD 2026 mencapai Rp2,462 triliun atau 21,7 persen dari total belanja.
DPRD tegaskan pengawalan
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pengawasan akan terus dilakukan.
“Komisi D akan memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan berdampak langsung bagi warga Surabaya,” tegasnya. (lam)
