Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat langkah pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Kali ini, Pemkot menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan transparan dan tepat sasaran.
Komitmen ini ditegaskan melalui diskusi publik bertema “Optimalisasi APBD untuk Warga Kota serta Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa” yang digelar di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Rabu (1/10/2025).
Acara tersebut dihadiri langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Wakil Kepala Kejati Jawa Timur Hari Wibowo, serta unsur Forkopimda dan jajaran kepala perangkat daerah.
Asta Cita jadi acuan
Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan arah kebijakan pengadaan barang/jasa harus sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.
“Dalam Asta Cita Presiden disebutkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, sekaligus menaikkan ekonomi. Maka APBD Surabaya harus dikelola efisien agar dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” tegas Eri.
Ia menambahkan, Pemkot rutin berkonsultasi dengan kejaksaan untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. “Kami sering ‘merepoti’ kejaksaan, karena setiap mau jalan (program), kami selalu minta arahan agar cepat terwujud tapi tetap sesuai aturan,” ujarnya.
Strategi SBO dan konsolidasi
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, memaparkan strategi pengadaan lewat skema Supplied By Owner (SBO) dan konsolidasi.
Menurutnya, SBO memberi efisiensi biaya, mencegah persekongkolan, meningkatkan kualitas, serta membuka peluang lebih besar bagi UMKM. “Pengguna jasa bisa memperoleh hasil lebih baik dalam harga, waktu, dan mutu, serta kontrol yang lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, konsolidasi juga dianggap penting untuk menekan biaya proses pengadaan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.
Kejaksaan siap mengawal
Wakajati Jawa Timur Hari Wibowo menegaskan pihaknya siap mendampingi Pemkot Surabaya dalam setiap tahap pengelolaan APBD.
“Pencegahan harus dimulai dari hulu: perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kami siap mengawal agar semua berjalan nyaman dan aman,” ujar Hari.
Ia menekankan bahwa APBD bukan sekadar angka, melainkan “nyawa pembangunan” yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Lebih baik dicegah, daripada dituntut,” pungkasnya. (lam)
