Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menetapkan dua rancangan nota kesepakatan menjadi nota kesepakatan bersama, sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dua kesepakatan tersebut adalah:
1. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026.
2. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penetapan KUA dan PPAS ini menjadi pijakan penting bagi Pemkot dan DPRD dalam merumuskan APBD 2026, termasuk strategi pembiayaan pembangunan kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, strategi pembiayaan alternatif yang akan diterapkan bukanlah utang, melainkan skema percepatan dengan sistem multi-years.
“Kalau proyek dilakukan 2026 langsung dan dicicil sampai 2029, hasilnya lebih murah sekitar Rp50 miliar dibanding menunggu bertahap per tahun. Karena ada inflasi, kenaikan UMR, dan harga tanah,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan yang selesai pada 2027 akan memberi dampak signifikan pada ekonomi daerah, terutama melalui kenaikan NJOP dan harga properti. Pemkot memproyeksikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa melonjak sekitar Rp500 miliar pada 2028.
Ia juga memastikan dana pembiayaan sudah tersedia di RPJMD 2027–2029, hanya dialihkan lebih awal ke 2026.
“Jadi bukan tidak ada uang. Bukan utang. Ini pembiayaan alternatif, multi-years financing,” tegasnya.
Terkait penurunan nilai proyek dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun, Wali Kota menegaskan hal itu bukan karena pemangkasan anggaran, melainkan karena mekanisme multi-years.
“Kalau dikerjakan 2027, ya pembayarannya juga dimulai 2027. Jadi nilainya menyesuaikan tahun pelaksanaan,” ujarnya.
Skema ini telah disampaikan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan, bahkan mendapat dukungan. Wali Kota Surabaya juga diminta membagikan pengalaman ini kepada kota-kota lain melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Dengan adanya kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan strategi pembiayaan alternatif tersebut, Pemkot optimistis pembangunan dapat berjalan lebih cepat, efisien, serta memberi dampak nyata pada peningkatan PAD dan kesejahteraan warga. (lam)
