Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan berat pada tahun 2026 setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan berkurang hingga Rp730 miliar. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pihaknya menyiapkan berbagai inovasi untuk menutup kekurangan tersebut tanpa mengganggu program prioritas warga.
“Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp730 miliar. Karena itulah pemerintah kota harus melakukan inovasi. Skema pembiayaan jangka panjang yang kami tempuh ini merupakan salah satu langkah inovasi,” ujar Eri, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, pembangunan lebih awal pada 2026 justru lebih efisien dibandingkan bila dikerjakan secara bertahap hingga 2029.
“Jika dikerjakan bertahap sampai 2029, biayanya lebih besar. Selisihnya bisa mencapai Rp50 miliar. Lebih murah bila langsung dikerjakan pada 2026 dengan sistem cicil,” jelasnya.
Selain efisiensi, Eri menilai pembangunan infrastruktur akan berdampak positif pada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan kawasan Wiyung, Gunungsari, dan Banyu Urip yang bakal mengalami lonjakan NJOP pasca proyek jalan rampung.
“Diperkirakan tahun 2028 ada tambahan sekitar Rp500 miliar dari kenaikan NJOP,” ujarnya.
Strategi lain yang disiapkan pemkot yakni mengoptimalkan aset daerah melalui penyewaan.
“Aset akan kami bagi, sebagian untuk padat karya dan kepentingan masyarakat, sebagian lagi disewakan agar ada pemasukan tambahan. Karena Rp730 miliar ini bukan jumlah kecil,” tegas Eri.
Terkait opsen pajak, Eri menilai kontribusinya belum signifikan meski persentase alokasinya meningkat.
“Walaupun secara hitungan 66 persen, realisasi yang masuk hanya setara 35 persen. Tahun ini pun hanya naik Rp200 miliar. Maka kekurangan tetap harus kita tutup,” paparnya.
Dengan berbagai penyesuaian, Pemkot Surabaya memperkirakan total pendapatan tahun 2026 bisa berkurang hingga Rp1 triliun. Meski begitu, Eri memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Anggaran pendidikan tetap berjalan, termasuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Anak-anak dari keluarga miskin dan pra-miskin akan kami kuliahkan sampai lulus, sedangkan untuk SMA kami berikan bantuan Rp3,5 juta per tahun,” ungkapnya.
Ia berharap program beasiswa ini bisa meringankan beban keluarga Surabaya yang anaknya bersekolah di sekolah swasta.
“Dengan adanya BOPDA dari provinsi dan BOSNAS dari pusat, ditambah bantuan dari pemkot, maka siswa tidak perlu lagi dibebani uang gedung maupun biaya tambahan lain,” pungkasnya. (lam)
