Surabaya, MercuryFM – Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mendorong revitalisasi Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari gerakan koperasi.
Khofifah juga menekankan pentingnya kualitas peningkatan SDM dari managerial system gerakan koperasi baik yang sudah eksisting maupun koperasi desa kelurahan merah putih.
Hal ini disampaikan Khofifah bersama Menteri Koperasi RI membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur (Dekopinwil Jatim) Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
“Kami mendiskusikan dengan Pak Menteri dan Ketum Dekopin bahwa kita perlu melakukan revitalisasi Lapenkop menjadi tempat-tempat pelatihan pengelola koperasi untuk menyiapkan SDM-SDM yang akan mengawaki semua koperasi termasuk didalamnya adalah KMP, baik koperasi desa maupun kelurahan merah putih,” ujar Khofifah.
“Manajerial skill dari seluruh pengelola koperasi ini harus memiliki kualitas yang baik serta kredibilitas yang baik pula, maka revitalisasi lapenkop itu menjadi salah satu solusinya,” lanjutnya.
Khofifah juga menyampaikan untuk operasionalisasi KMP dibutuhkan penerbitan petunjuk teknis yang mengatur penggunaan anggaran pemerintah untuk memberikan support kepada koperasi-koperasi. Tujuannya agar suplai logistik koperasi bisa terus dilakukan dan tidak terhambat.
“Kami juga mendiskusikan juknis untuk bisa mendeliver anggaran dari pemerintah terutama Himbara untuk KMP, mudah-mudahan bisa segera dideliver sehingga suplai logistik ke masing-masing koperasi itu bisa disegerakan,” ucapnya.
Hal itu dibutuhkan, karena tidak semua supplier mengakomodasi sistem penjualan konsinyasi. Oleh sebab itu, koperasi butuh modal untuk mengantisipasi hal-hal demikian.
“Misalnya Bulog mintanya cash and carry bukan konsinyasi jadi memang harus ada modal awal sesuai kebutuhan ,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menyampaikan dalam menghadapi tantangan masa depan dibutuhkan koperasi yang dapat terus berinovasi dan bertransformasi dengan memiliki sistem terbuka, adaptif, kreatif, dan inovatif.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomitmen penuh terus mendukung pengembangan koperasi melalui berbagai program telah dan akan terus digulirkan.
“Mulai dari fasilitasi perizinan, akses permodalan, pelatihan, hingga pendampingan dalam pemasaran produk,” sebutnya.
Di sisi lain Gubernur Khofifah mendorong Dekopinwil Jatim bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Timur untuk menjadi fasilitator bagi koperasi untuk bertransformasi menjadi lebih modern, profesional dan adaptif.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, melainkan juga wadah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui koperasi mengajarkan mandiri, mengelola keuangan, dan mengembangkan usaha secara kolektif.
“Banyak koperasi di Jawa Timur telah menunjukkan kiprah luar biasa mulai sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga jasa keuangan. Tak hanya itu, koperasi juga berhasil membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan anggota, dan menggerakkan roda perekonomian lokal,” tuturnya.
Di Jawa Timur sendiri koperasi berperan sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data, kontribusi Koperasi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur meningkat 0,9% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 60,08%.
Saat ini, data yang ada terdapat 29.648 unit koperasi aktif di Jawa Timur (data ODS per 31/08/2025), dengan rincian sebanyak 416 koperasi binaan nasional, 1.119 koperasi binaan provinsi, dan 28.113 koperasi binaan kabupaten/kota, termasuk di dalamnya 8.494 koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bahkan Jawa Timur sempat menerima penghargaan “Provinsi Kontributor Koperasi Besar Terbaik” dalam ajang 100 Koperasi Besar Indonesia Award 2025 di The Trans Resort Bali, Kamis (19/6/25) lalu.
“Ini merupakan yang terbanyak secara nasional mencapai 13,96% dari total koperasi di Indonesia. Anggota sebanyak 5,99 juta orang dengan total aset koperasi di Jawa Timur mencapai Rp63,22 triliun, volume usaha sebesar Rp46,31 triliun, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp1,33 triliun,” terangnya.
“Kekuatan koperasi yang begitu besar dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur, penting untuk terus memberikan penguatan agar koperasi dapat terus berkembang,” imbuhnya.
Sementara itu, dari 8.494 KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) yang baru dibentuk dan telah di-launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 21 Juli 2025, sebanyak 175 KDKMP mulai beroperasi dan 166 KDKMP rata-rata masih memiliki gerai sembako.
“Ini membutuhkan penguatan agar koperasi dapat terus berkembang. Penguatan ini tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas, baik kualitas SDM, kualitas usaha, maupun kualitas produk yang dihasilkan,” katanya.
Sementara itu Menteri Koperasi RI Ferry Joko Juliantono menyampaikan perlunya sinergi dan kolaborasi Pemerintah dengan Dewan Koperasi Indonesia untuk bersama-sama mengupayakan agar koperasi kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional. Diantaranya dengan melibatkan Dekopin untuk menjadi mitra dan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Selain itu Ia juga menuturkan bahwa saat ini Kementerian Koperasi dan Dekopin berjalan berseiring untuk bersama-sama membuat koperasi lebih maju dan modern dengan mengupayakan koperasi-koperasi yang sudah eksisting menjadi lebih produktif.
“Kita akan mendorong koperasi-koperasi yang eksisting itu untuk bisa produktif dan kemudian kita dorong juga untuk menjadi ke arah industri dan nanti koperasi koperasi uang simpan pinjam akan kita dorong akan menjadi koperasi perkreditan yang lebih ke arah yang tidak konsumtif tetapi produktif,” kata Ferry Joko Juliantono. (ari)
