Surabaya, MercuryFM – Sejumlah warga Kota Surabaya yang tinggal di bantaran rel kereta api, kembali menyuarakan keluhan soal keterbatasan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Bantuan yang terbatas membuat warga dengan kondisi rumah rusak berat harus bertahan dengan perbaikan seadanya.
Salah satunya dialami Umi Rodia, warga Manyar Sambongan RT 5 RW 3, Kelurahan Kertajaya. Sejak Mei lalu, atap rumahnya ambruk. Sementara bantuan yang diterima hanya berupa terpal dari BPBD. Namun setelah tiga bulan, terpal tersebut sudah robek dan tak lagi mampu melindungi dari hujan.
“Katanya kuota Rutilahu cuma 10 rumah tahun ini, jadi harus menunggu tahun depan. Saya bingung kalau hujan, masak pun tidak bisa. Terpalnya sudah sobek. Disuruh beli sendiri, tapi saya tidak punya uang,” keluh Umi, yang sehari-hari berjualan nasi di RS Haji.
Umi kini tetap bertahan di rumah bersama anaknya yang berusia 19 tahun, meski kondisi bangunan sudah rapuh. Ia berharap pemerintah kota segera turun tangan agar bisa tinggal lebih layak.
Disurvei tapi Tak Kunjung Direalisasi
Selain Rutilahu, warga juga menyoroti keterbatasan penerangan jalan umum (PJU) dan sarana prasarana lingkungan lainnya yang belum merata.
Imam Zaini, Ketua RT 11 RW 01 Kelurahan Airlangga menyebut sudah ada survei titik PJU di wilayahnya, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kalau bisa segera direalisasi. Jangan hanya survei, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.
Dewan soroti kendala status tanah
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono, yang melakukan reses di Pucang Sewu, pada Rabu (10/09/2025) menegaskan bahwa persoalan status tanah tidak seharusnya menjadi penghalang. Menurutnya, selama warga memiliki KTP Surabaya, mereka berhak mendapat bantuan.
“Warga sudah tinggal turun-temurun. Jangan sampai mereka tidak mendapat perhatian hanya karena status tanah. Program Rutilahu harus menyentuh semua warga yang membutuhkan,” tegasnya.
“Jadi yang kemarin di Simokerto itu sama itu di pinggiran rel, ambruk. Ada fotonya,” imbuhnya.
Budi juga mendorong Pemkot Surabaya untuk membuka ruang bantuan lebih luas, tidak hanya bergantung pada Baznas yang terbatas. Menurutnya, kolaborasi dengan program CSR perusahaan bisa menjadi alternatif solusi.
“Kalau hanya mengandalkan Baznas jelas terbatas. Pemkot perlu memprioritaskan agar tidak ada lagi warga yang merasa diperlakukan berbeda,” tambahnya.
Harapan warga
Sejumlah warga berharap ke depan program Rutilahu bisa lebih transparan, merata, dan tepat sasaran. Mereka ingin kepastian agar tidak lagi tinggal dalam kondisi rumah yang membahayakan.
“Harapan saya cuma satu, ada rumah yang bisa melindungi saya dan anak. Tidak kepanasan, tidak kehujanan,” pungkas Umi. (lam)
