Surabaya, MercuryFM – Konsistensi dan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung ketahanan pangan, terutama di sektor pertanian harus benar – benar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi.
Hal ini yang ditekankan Fraksi PAN DPRD Jatim dalam mengiringi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PAPBD Jatim 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (08/09/25).
Menurut Juri Bicara Fraksi PAN Suli Daim, ketahanan pangan adalah salah satu isu strategis yang tidak bisa ditawar, sehingga program prioritas di bidang pertanian harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah.
Dirinya menekankan agar tidak terjadi kesenjangan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan di Jawa Timur.
“Dalam kaitan dengan dukungan terhadap ketahanan pangan, khususnya pada bidang pertanian, Fraksi PAN sependapat dengan laporan Komisi B, bahwa komitmen ini tidak boleh ditawar sehingga tidak boleh ada kesenjangan dukungan program prioritas antara Program Pemerintah Pusat dengan Program Pemerintah Provinsi, khususnya Swasembada Pangan, yang menuntut perhatian serius serta dukungan nyata bagi petani sebagai stakeholder utama,” jelas Suli Daim.
Fraksi PAN juga menyoroti pengelolaan lahan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pemprov Jatim yang hingga kini masih banyak dibiarkan tidak produktif atau bahkan disewakan kepada pihak swasta.
Suli menegaskan, hal ini tidak sesuai dengan semangat penguatan ketahanan pangan daerah, terlebih jika lahan tersebut justru dikelola oleh pihak yang tidak bergerak di sektor pertanian.
“Segera lakukan evaluasi terhadap UPT yang mengelola lahan yang dibiarkan idle bahkan disewakan kepada pihak swasta yang tidak bergerak di sektor pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, lahan pertanian yang ada harus dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan mendukung kesejahteraan petani. Keterlibatan pemuda dalam sektor pertanian juga harus mendapat perhatian, mengingat tren regenerasi petani di Jawa Timur masih lemah.
“Dengan konteks demografi, kami melihat bahwa upaya menarik generasi muda pada pertanian belum tampak hasilnya sehingga hal ini menuntut inovasi dari dinas terkait,” tegasnya.
Selain isu pertanian, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya percepatan program di sektor-sektor strategis lain yang menjadi mitra Komisi B DPRD Jatim. Menurut Suli berbagai program di bidang peternakan, kelautan, perkebunan, UMKM, perdagangan, pariwisata, dan kehutanan perlu segera dieksekusi agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Selain konteks pertanian, urusan lain yang menjadi mitra Komisi B yang mendukung segala hal pada aspek pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor strategis, khususnya pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, UMKM, perdagangan, pariwisata, dan kehutanan segera untuk diakselerasi,” jelasnya.
Suli Daim juga menyinggung pentingnya realisasi program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, serta berbagai program pemberdayaan UMKM.
Dirinya menegaskan bahwa program-program tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau janji, melainkan harus dieksekusi secara menyeluruh dan terukur.
“Seperti fasilitas kepelabuhan rakyat dan infrastruktur untuk nelayan, bantuan alsintan, subsidi pupuk, dan segala hal berkaitan dengan UMKM segera dieksekusi secara menyeluruh,” pungkasnya.
Menurut Fraksi PAN, keberpihakan pada sektor riil seperti pertanian, nelayan, dan UMKM merupakan kunci bagi Jawa Timur untuk memperkuat fondasi ekonominya.
“Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka-angka makro, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata masyarakat di bawah,” pungkasnya. (ari)
