Surabaya, MercuryFM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur meski menyatakan dukungan untuk pengesahan Raperda PAPBD Jatim 2025 menjadi Perda, tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis bagi Pemprov Jatim.
Hal ini tampak pada penyampaian pendapat akhirnya terhadap Raperda Perubahan APBD (PAPB) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim, yang disampaikan juru bicaranya Eko Wahyudi, Senin (08/09/25).
Fraksi Partai Gerindra kata Eko Wahyudi menyoroti alokasi anggaran yang dinilai belum seimbang. Menurutnya, meskipun pendapatan daerah diusulkan naik menjadi Rp28,539 triliun, sektor ekonomi yang menyumbang 67% terhadap PDRB Jatim hanya mendapatkan alokasi 5,1% dari total P-APBD.
“Ini menunjukkan ketidakberpihakan anggaran terhadap sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM,” tegas Eko.
Selain itu, Fraksi Gerindra menilai serapan anggaran OPD masih rendah, rata-rata hanya 40–50% per Agustus 2025. Bappeda Jatim sebagai motor perencanaan bahkan baru menyerap 46,09%.
“Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah target serapan dapat tercapai hingga akhir tahun,” ucapnya.
Di sektor pendidikan, Fraksi Partai Gerindra kata Eko, mengapresiasi adanya tambahan Rp568 miliar, namun masih terdapat kekurangan Rp15,6 miliar untuk gaji dan tunjangan guru. Beasiswa bagi siswa SMA, SMK, dan SLB swasta juga dianggap masih minim, sementara BPOPP hanya diberikan selama 8 bulan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti minimnya anggaran untuk penanggulangan bencana, meski Jawa Timur dikenal rawan bencana.
“Komisi E merekomendasikan tambahan Rp100 miliar untuk BTT, namun hingga kini belum terlihat realisasi,” kata Eko.
Dalam kesempatan ini, Fraksi terbesar ke tiga di DPRD Jatim ini juga memberikan apresiasi atas kenaikan target pendapatan dari BUMD, namun tetap menekankan perlunya evaluasi menyeluruh.
Tambahan PAD hasil pembahasan Komisi C sebesar Rp21 miliar lanjut politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember Lumajang, dinilai bisa lebih optimal jika pengelolaan BUMD ditingkatkan.
“Kepastian masuknya transfer daerah, bagi hasil migas, dan pajak harus jelas agar setiap rupiah uang rakyat bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Eko.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra juga menyampaikan empat rekomendasi strategis yakni Akselerasi Serapan Anggaran. Dimana Pemprov diminta mempercepat penyerapan anggaran, khususnya OPD dengan realisasi rendah, serta memperkuat koordinasi Bappeda dengan TAPD dan DPRD.
Selain itu kata Eko Peningkatan Alokasi Sektor Strategis Anggaran harus lebih berpihak pada pertanian, UMKM, infrastruktur pangan, perumahan layak huni, pengentasan kemiskinan, dan transportasi publik.
“Catatan kami berikutnya, soal penguatan SDM dan Infrastruktur Dasar. Dimana Penambahan anggaran untuk gaji guru, beasiswa, perbaikan sekolah, rumah sakit, irigasi, serta program listrik gratis untuk desa miskin dan pesantren,” jelasnya.
“Optimalisasi PAD dan Kinerja BUMD melalui Pajak daerah dan pendapatan sah lainnya harus dimaksimalkan, disertai evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang belum optimal,” lanjut eko mempertegas. (ari)
