Surabaya, MercuryFM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menaikkan target penerimaan pajak pada tahun 2026 menjadi Rp2.357,7 triliun. Angka ini naik 13,5 persen dari realisasi target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati. Ia menilai jika target pajak tidak tercapai, dampaknya bisa memicu penambahan utang atau pemangkasan belanja negara.
“Kalau target penerimaan tidak terpenuhi, sementara pengeluarannya sesuai target, kekurangannya dari mana? Otomatis utang pemerintah akan bertambah atau pengeluaran dikurangi di akhir periode,” ujarnya, Senin (01/09/2025).
Menurutnya, kondisi ini bisa menimbulkan masalah, terutama karena di akhir periode biasanya banyak proyek pemerintah yang harus diselesaikan. “Pemerintah harus menerapkan government spending yang tepat guna dan tepat sasaran,” tegas Rossanto.
Ia mencontohkan, program pro rakyat seperti subsidi energi dan program keluarga sejahtera sebaiknya tetap dipertahankan dan dievaluasi karena bisa mendorong konsumsi masyarakat. “Perlu diingat, 60 persen ekonomi suatu negara digerakkan oleh aktivitas konsumsi masyarakatnya,” tambahnya.
Namun, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang justru mengurangi dana transfer ke daerah. Hal ini, kata dia, mendorong sejumlah pemerintah daerah menaikkan pajak, seperti PBB di Pati dan Bone, yang pada akhirnya membebani daya beli masyarakat.
Rossanto menekankan agar pemerintah cermat memetakan belanja negara yang kurang produktif. Belanja pegawai, misalnya, harus diarahkan pada hal-hal yang strategis dan pro rakyat.
Secara khusus, ia menyoroti besarnya anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis). Menurutnya, jika sebagian dana tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan, masyarakat pengguna BPJS akan lebih terbantu, sekaligus meningkatkan produktivitas.
“Kebijakan seperti MBG ini lebih seperti kebijakan mercusuar. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali sektor mana yang benar-benar penting, bukan sekadar memenuhi janji kampanye,” tegasnya. (lam)
