Surabaya, MercuryFM – Salah satu anak perusahaan BUMD Jatim Petrogas Jatim Utama (PJU) yang bergerak di sektor kepelabuhanan yakni PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) dilakukan penggeledahan oleh Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (19/08/25)
Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, M. Harris, membenarkan adanya penggeledahan di perusahaan yang berlokasi di Probolinggo tersebut.
“Betul, kami menggeledah PT Delta Artha Bahari Nusantara. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Kasi Penerangan Hukum,” ujar Harris, saat dikonfirmasi.
Sementara itu Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut telah resmi dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-1294/M.5/FD.2/07/2025 tanggal 31 Juli 2025.
“Betul, penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan di Probolinggo,” ujar Windhu.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, tim penyidik yang didampingi Polisi Militer (POM) TNI lanjut Windhu melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda mulai pukul 10.00 hingga 17.30 WIB. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-1442/M.5.5/FD.2/08/2025 tertanggal 14 Agustus 2025.
Kata Windhu empat lokasi yang digeledah, yakni Kantor PT PJU di Jalan Gedung Medan Pemuda Surabaya, Kantor PT DABN di Jalan Ibrahim Zahir Gresik, Kantor PT DABN di Terminal Umum Probolinggo, serta Kantor KSOP di Jalan Tanjung Tembaga Timur Probolinggo.
“Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan perkara korupsi di PT DABN. jelas Windhu.
“Penyitaan dilakukan sesuai Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-1444/M.5.5/FD.2/08/2025,” lanjutnya.
Windhu menegaskan bahwa Kejati Jatim berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, praktik korupsi di sektor jasa kepelabuhanan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berimplikasi luas terhadap layanan publik.
“Karena itu, Kejaksaan akan bekerja maksimal untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini,” tegas Windhu
Kejati Jatim kata Windhu memastikan perkembangan penyidikan akan terus disampaikan ke publik agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh terkait penanganan perkara tersebut.
“Perkembangannya nanti akan diinfo lebih lanjut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PT Delta Artha Bahari Nusantara merupakan badan usaha pengelola jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo sejak 2017. Dugaan korupsi mulai mencuat setelah aparat penegak hukum menerima laporan adanya penyimpangan dalam pengelolaan pelabuhan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Berdasarkan penelusuran, sejak 2010, DABN mulai masuk ke sektor kepelabuhanan setelah mengantongi Izin Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dari Menteri Perhubungan. Setahun kemudian, perusahaan memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari Kementerian Perhubungan.
PT DABN juga menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah pusat. Pada 20 Agustus 2017, perusahaan meneken perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara dengan KSOP Kelas IV Probolinggo. Kemudian pada 21 Desember 2017, ditandatangani pula perjanjian konsesi pengusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo. (ari)

