Surabaya, MercuryFM – Fraksi PKB DPRD Jatim meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatum 2025-2029, yang mencantumkan sembilan misi pembangunan atau Nawa Bhakti Satya, harus dikawal secara ketat agar tidak berhenti pada tataran naratif dan simbolik semata, melainkan benar-benar diturunkan dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah yang selama ini termarjinalkan dalam pembangunan.
“Pasalnya ini mencerminkan harapan untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dan kita Namun menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjadikan RPJMD ini sebagai instrumen nyata perubahan dan keadilan sosial,” ujar juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Abdullah Muhdi dalam pandangan akhir Fraksi PKB terkait RPJMD Jatim 2024-2029 yabg di acakan di rapat Paripurna DPRD Jatim yang di pimpin Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (07/07/25).
Muhdi mengatakan Fraksinya menyoroti bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi, utamanya di kawasan Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
Fraksi PKB mendorong kebijakan afirmatif yang lebih tajam, terfokus, dan berdampak nyata untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, melalui realokasi anggaran program yang kurang berdampak menjadi dana strategis percepatan pembangunan manusia.
“Kedua, Fraksi PKB memandang bahwa target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD masih terlalu konservatif dan tidak mencerminkan optimisme fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan,” ucapnya.
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi untuk bersikap lebih progresif dalam menggali potensi PAD, melalui optimalisasi pemanfaatan aset, perbaikan kinerja BUMD, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta creative financing yang inovatif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan perlunya Pemerintah Provinsi melakukan kajian komprehensif terhadap potensi seluruh jenis pajak dan retribusi daerah, untuk menjadi dasar yang kuat dalam penetapan target pendapatan, penyusunan kebijakan tarif yang adil, serta dalam merumuskan strategi penguatan kepatuhan wajib pajak.
“Kajian ini juga penting untuk mengurai berbagai persoalan klasik yang selama ini membelit pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk ketidaktepatan basis data, tumpang tindih kewenangan, hingga rendahnya efektivitas penagihan,” katanya.
Ketiga, lanjut Muhdi, program Jatim Akses yang bertujuan membuka konektivitas antar wilayah harus dirumuskan ulang secara substantif, bukan semata menambah armada atau membangun jalan.
Fraksi PKB mendorong agar investasi, industri, dan UMKM tumbuh merata hingga ke wilayah Mataraman, Madura, Tapal Kuda, dan Pantura, sebagai bentuk konkret distribusi kue pembangunan.
“Keempat, kami mendukung program Jatim Agro, namun Fraksi PKB menekankan pentingnya hilirisasi pertanian dan perikanan, perlindungan lahan produktif, serta pemberdayaan petani dan nelayan dengan orientasi nilai tambah. Sektor ini bukan hanya pilar ekonomi, melainkan penyangga ketahanan pangan dan penjaga kedaulatan desa,” jelasnya.
Selain itu kata Muhdi Fraksi PKB juga mendorong agar Pemerintah Provinsi memasukkan langkah konkret dalam revitalisasi infrastruktur dasar pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi yang selama ini menjadi kendala utama para petani.
Selanjutnya terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan usia dini, serta perceraian menunjukkan urgensi penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi sosial. Fraksi PKB terang Muhdi juga mendesak agar ketahanan keluarga dan program revitalisasi keluarga berbasis data masuk dalam prioritas implementasi dan evaluasi pembangunan.
“Kami menyambut baik program TISTAS (Pendidikan Gratis Berkualitas), peningkatan afirmasi kepada sekolah swasta dan madrasah diniyah melalui pembiayaan yang setara perlu untuk diperhatikan secara serius,” jelasnya.
“Fraksi PKB meminta Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan BUMD yang tidak sehat dan segera mengambil langkah tegas berupa merger atau likuidasi jika diperlukan. Serta Fraksi PKB juga mendorong agar terjadi sinergi antar-pemerintah dalam mitigasi dan respons bencana,” lanjutnya.(ari)
