Surabaya, MercuryFM – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jawa Timur mengingatkan pihak-pihak terkait yang menyerang gubernur Khofifah di media sosial dalam kasus korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur.
Menurut bidang hukum MAKI Jawa Timur Rhenald Kristoper mengatakan pihaknya sekarang masih mempelajari pihak-pihak yang menyudutkan gubernur Khofifah di media sosial terkait dana hibah di DPRD Jawa Timur.
“Sekarang ini kami masih pantau dan jika benar-benar sudah masuk dalam pelanggaran ITE, maka tak segan-segan kami kirim peringatan lalu somasi dan jika masih terus membully atau menyudutkan bu Khofifah kami tak tinggal diam untuk melaporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya, Kamis (03/06/25).
Rhenald mengatakan pihaknya memastikan jika gubernur Khofifah tidak terlibat baik langsung dan tidak langsung baik dalam permasalahan pengelolaan hibah DPRD Jawa Timur maupun Pemprov Jawa Timur.
“Kami luruskan bahwa tidak ada yang namanya hibah gubernur, yang ada adalah hibah Pemprov Jawa Timur,” terangnya.
Sedangkan ketua MAKI Jawa Timur Heru Satrio mengatakan pemeriksaan gubernur Khofifah sebagai saksi dalam kasus dana hibah DPRD Jawa Timur dalam konteks hukum hanya sebatas diminta keterangan mengenai suatu peristiwa yang dilihat, didengar atau mengalami sendiri.
“Jadi saksi hanya sebatas diminta keterangan saja, tidak lebih dari itu,”jelasnya.
MAKI Jawa Timur, sambung Heru, akan menjaga marwah gubernur Khofifah dan wakilnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Jawa Timur.
“Menjadi tugas bersama untuk mendukung pemerintahan dibawah gubernur Khofifah dan mengajak semua bergandengan tangan untuk tidak terpancing dalam isu dan opini liat yang tidak bertanggungjawab yang menyudutkan gubernur Khofifah,”.tandasnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.
Namun Gubernur Khofifah batal hadir karena menemani anaknya wisuda di China. Dan pemanggilan Gubernur Khofifah akan di jadwal ulang lagi oleh KPK.
Sebelumnya, eks Ketua DPRD Jawa Timur menyebutkan, Khofifah pasti mengetahui soal dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022 yang dikorupsi.(ari)
