Surabaya, MercuryFM – Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Achmad Muqowam mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu, masih negatif registrasi yang artinya belum positif.
“Jadi kalau DPR mengatakan tidak, sampai kapan pun tidak akan menjadi positif hukum atau hukum positif. Tapi sebaliknya kalau ada kongkalikong MPR apa DPR dengan MK, tidak ada rapat pun bisa menjadi keputusan,” ujarnya pada Selasa (01/06/2025).
Achmad Muqowam menjelaskan, putusan MK terkait pemisahan Pemilu tidak berdasarkan pada budaya hukum di Indonesia.
“Dalam pemikiran saya, kalau kemudian lapisannya ada pusat dan daerah, kami sebagai orang partai politik itu bagaimana mengkoordinasikan antara cara caleg pusat, caleg provinsi, caleg kabupaten. Itu salah satu,” imbuhnya.
Lebih lanjut Achmad Muqowam mengatakan, keputusan MK tersebut malah membuat kegaduhan politik.
“Kalau orang politik yang menjadi acuan pertama Pileg dong,” ujanya.
Menurut Achmad Muqowam idealnya kalau Pemilu dipisah, dengan memisah Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif.
“Jadi mulai Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota itu dalam satu ruang. Berbeda dengan legislatif,” terangnya.
“Ya, semoga saja DPR sesuai dengan apa yang saya pikirkan, tidak meng-absorbe itu menjadi positif legislasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap:
Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.
Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.(lam)
