Surabaya, MercuryFM – Persoalan surat ijo kembali di suarakan oleh masyarakat Surabaya. Hal ini tampak dengan suara mereka (masyarakat) yang disampaikan kepada Waki Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono saat menggelar Reses anggota DPRD Jatim di wilayah Barata Jaya, Sabtu (28/06/25).
Dalam reses itu, warga mengatakan sampai kapan persoslan surat ijo ini bisa diselesaikan. Mengingat permasalan Surst Ijo ini sudah cukup lama tidak ada penyekesaian di Kota Surabaya ini.
“Kami warga sekitar Barata Jaya dan Krukah ini semua rumah surat ijo. Kapan persoalan surat ijo ini bisa segera sekesai dan bisa menjadi SHM. Selain itu kita setiap tahun ini selalu bayar dua pajsk. Pajak PBB dan uang sewa lahan. Mohon dibantu dikomunikasikan agar bisa ada keringanan,” ujar salah satu warga pada Blegur saat reses berlangsung.
Menanggapi keluham warga tersebut Blegur mengatakan akan meneruskan persoalan ini untuk di komunikasikan ke pada Walikota Surabaya dan ke Menteri BPN RI.
Kepada Walikota pihaknya kata Blegur, akan mengkomunikasikan agar ada pengurangan pajak bagi warga pemilik surat ijo terkait pajak sewa lahan (Surat ijo) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ya mereka warga pemilik Surat Ijo khan bayar dua pajak dalam setahun. Pajak PBB dan sewa lahan ke Pemkot Surabaya. Ya kita akan komunikasikan dengam Walikota agar ada diskonlah bagi mereka warga pemilik surat ijo,” ujar Blegur.
Sedangkan terkait persoalah terkait pertanahan Surat Ijo sediri, dirinya kata Blegur
akan mengomunikasikan masalah warga tersebut ke kementrian BPN RI.
Politisi Golkar tersebut mengaku akan menyampaikan aspirasi warga kota Surabaya terkait surat ijo lamgsung ke menteri BPN RI.
“Kebetulan menteri BPN (Nusron Wahid) yang sekarang adalah sama-sama dari Golkar, sehingga apa yang menjadi masalah dari warga Surabaya soal surat ijo akan saya sampaikan ke Menteri langsung,” ucapnya.
Kata Blegur, memang hampir sebagian besar status tanah warga Surabaya adalah surat ijo. Dan saat ini persoalan tanah yang dulu wewenang penerintah Daerah menjadi kewenangan pusat. Sehingga ini lanjutnya yang bisa menyelesaikan pemerintah pusat.
“Persoalan surat Ijo menjadi wewenang pusat. Sehingga saya ajan komunikasikan ke pusat agat persoalan surat ijo yang diinginkan masyarakat bisa menjadi SHM bisa segera terselesaikan,” jelasnya.
Namun politisi asli Surabaya ini yakin persoalan Surat Ijo akan ada penyelesaian. Sebab diakui ada sebagian Pemilik Surat Ijo yang sudah bisa dirubah menjadi SHM.
“Ini bisa menjadi celah kita untuk meminta agar persoalan surat ijo di kota Surabaya yang menjadi persoalan cukup lama ini bisa terselesaikan oleh kementrian BPN RI. Sehingga impian masyarakat pemilik Surat Ijo untuk memjadi SHM bisa diwujudkan,” pungkasnya.(ari)
