Surabaya, MercuryFM – Hadirnya (Rancangan Peraturan Daerah) (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan Provinsi Jawa Timur terhadap kebutuhan regulasi yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak mendapat apresiasi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Menurut Emil keberadaan Raperda tersebut cukup urgen untuk segera diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pertama bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, mengembangkan hidup dan kehidupannya
“Selain itu, hak atas pelindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.
Urgensi kedua kata Wagub, ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak.
“Ketiga, sesuai dengan data yang dihimpun dalam Aplikasi Simfoni oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 menyatakan bahwa tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi di Jawa Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 terjadi 840 kasus, tahun 2022 naik menjadi 900 kasus, tahun 2023 kembali naik menjadi 993 kasus dan tahun 2024 naik menjadi 1041 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 terjadi 901 kasus, tahun 2022 naik menjadi 968 kasus, tahun 2023 kembali naik menjadi 972 kasus dan tahun 2024 turun menjadi 771 kasus.
“Jika dilihat dari jumlah data tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak yang disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dengan data yang terdapat dalam aplikasi Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terdapat perbedaan, sehingga naskah akademik disarankan untuk dilakukan penyempurnaan,” urainya.
Dalam rangka pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak, Emil menyampaikan beberapa hal terkait dengan Naskah Akademik, materi yang diatur dalam Raperda, sekaligus menanggapi atas penyampaian Nota Penjelasan.
“Terhadap penggabungan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak yang saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam 1 Perda, pada prinsipnya kami sependapat dan mendukung dalam pembentukannya seiring dengan kebijakan penyederhanaan regulasi sehingga dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara lebih efisien,” pungkas pria yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. (ari)
