Surabaya, MercuryFM – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, secara terbuka menyampaikan kritik tajam terhadap dinamika internal partai yang dinilainya menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Achmad menyebut bahwa kepemimpinan PLT Ketua DPC, Yordan M. Bataragoa, justru memperkeruh suasana soliditas kader.
Achmad menilai, pasca pembebastugasan Ketua DPC sebelumnya dan dirinya sebagai Wakil Sekretaris, justru muncul berbagai manuver internal yang membuka dapur partai ke ruang publik, termasuk soal gaji sekretariat hingga isu klarifikasi terhadap kader.
“Yang bersangkutan pasca memimpin dan pembebastugasan Bapak Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDIP Perjuangan, justru malah muncul pemberitaan-pemberitaan negatif terkait partai. Mulai rahang babi, pembayaran gaji sekretariat, yang itu sebetulnya domain dari dapur partai,” tegas pada Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut, dia mengkritik pemanggilan kader yang memiliki perbedaan sikap politik dan menyamakan proses internal partai seperti proses interogasi.
“Lalu melakukan klarifikasi terhadap kader yang berbeda sikap politik. Dipanggil seakan-akan DPC ini kantor polisi untuk memeriksa. Padahal pembentukan Komite Etik dan Mahkamah Partai itu wewenang DPP, bukan DPC,” jelasnya.
Achmad menegaskan bahwa tindakan tersebut bisa mematikan karir politik kader yang sebenarnya loyal terhadap partai. Dia juga menyampaikan bahwa konsolidasi partai di Surabaya tidak berjalan sehat, bahkan diduga menjadi alat tekan terhadap kader.
“Kami mengumpulkan bukti, baik itu berupa foto, rekaman, video, bahwa ada anggota badan DPC yang memotori masyarakat memojokkan kader-kader partai,” ungkapnya.
Achmad mengungkap kasus pelaporan Ketua PAC Tambaksari, Arif Wirawan, ke polisi yang menurutnya tidak lepas dari pengaruh internal. Bukti lengkap akan segera dia laporkan ke DPP PDIP, Mahkamah Partai, dan Komite Etik.
“Kami sudah kantongi bukti, yang bersangkutan melapor ke siapa, diarahkan ke siapa, semua jelas. Ini sudah kelewatan, partai harusnya jadi tempat yang aman dan guyub, bukan jadi ajang kriminalisasi kader,” lanjutnya.
Achmad juga mengaku pernah diancam setelah menolak mendukung salah satu elite kota dalam proses internal partai. Dia menilai ancaman dan manuver politik ini telah menyulut apa yang disebutnya sebagai “tsunami politik” di internal PDIP Surabaya.
“Kalau saya punya salah, saya siap bertanggung jawab. Tapi saya tidak ingin kader-kader kami dibenturkan hanya karena ambisi kekuasaan,” ucapnya.
Dia juga menuding bahwa berbagai upaya ini berkaitan dengan manuver kekuasaan di internal partai. “Ini ada yang ingin jadi ketua DPC, inisial A. Ingin jadi ketua DPRD, inisial B. Bahkan ada yang harapannya saya dipecat agar bisa PAW, inisial AK,” beber Achmad.
Meskipun dirinya telah dibebastugaskan, dia menegaskan tetap loyal pada keputusan DPP. Namun, dia menolak praktik internal yang membuat kader lain merasa tertekan.
“Kalau soal pembebastugasan, saya tunduk patuh kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Tapi saya tidak ingin kader-kader PAC, ranting, dan anak ranting dibenturkan hanya karena ambisi kekuasaan,” katanya.
Achmad menyatakan akan menyerahkan semua bukti ke Mahkamah Partai dan langsung ke Ibu Megawati. Dia juga berharap agar PDIP Surabaya kembali solid.
“Rasanya ingin mati kalau tidak bisa bercerita langsung ke Bu Mega. Semua data kami simpan hanya untuk beliau. Semoga PDIP Surabaya bisa lebih baik ke depan,” pungkasnya. (lam)
