Surabaya, MercuryFM – Langkah lebih konkret dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan Jatim yang masih tinggi, harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Hal ini disampaikan Juru Bicara F-PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, dalam rapat paripurna agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jatim, Senin (19/05/25).
“Khususnya dari catatan PKS, ada di 17 kabupaten/kota yang dinilai sebagai wilayah rentan samlai saat ini,” ujar Lilik. Menurut Lilik, Kondisi TPT sebesar 4,1% dan tingkat kemiskinan 9,56% dari target RKPD Perubahan 2024 juga perlu ditingkatkan secara lebih berkualitas.
Fraksi PKS juga menyoroti capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang dinilai belum memenuhi target Perubahan RKPD 2024. Terutama indeks theil dan indeks gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan antarwilayah dan antar individu.
“Terhadap capaian IKU tahun 2024 yang tidak memenuhi target Perubahan RKPD 2024, yakni indeks theil dan indeks gini, Fraksi PKS berpendapat, bahwa kebijakan pemerataan pembangunan dan pemerataan antar wilayah, harus dilakukan perbaikan yang fundamental,” jelasnya.
Menurut Fraksi PKS, kebijakan fiskal melalui program dan kegiatan APBD 2024 belum cukup menjadi stimulan bagi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat agar target-target pembangunan bisa tercapai.
“Harus segera dilakukan pemetaam kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Mengingat tren indeks gini yang tidak mencapai target selama tahun 2023-2024 dan indeks theil yang tidak mencapai target selama tahun 2020-2024,” tegasnya.
“Fraksi PKS menyarankan Pemerintah Provinsi melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan BUMN/BUMD untuk perbaikan pencapaian indeks theil dan indeks gini,” lanjut Lilik. Fraksi PKS juga meminta adanya sinergi dan kolaborasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar tumpang tindih anggaran dan program bisa diminimalisasi.
“Misalnya sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengurangi jumlah kabupaten/kota yang TPT dan tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi tersebut agar semakin berkurang dan untuk mengurangi tumpang adanya tindih anggaran dan program/kegiatan,” ucapnya.
Terkait sisa anggaran tahun 2024, Fraksi PKS mengusulkan agar dioptimalkan untuk bidang strategis, termasuk pendidikan, ketahanan pangan, penurunan stunting di 20 kabupaten/kota, serta pembangunan infrastruktur dasar dan ketahanan keluarga.
“Optimalisasi ini dilakukan antara lain dengan penambahan anggaran, program/kegiatan pada sektor pendidikan, sektor pangan untuk pemenuhan gizi generasi masa depan, serta pengurangan prevalensi stunting di 20 kabupaten/kota,” pungkas Lilik.(ari)
