Surabaya, MercuryFM- Efesiensi anggaran yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, mendorong adanya usulan Pilkada untuk dikembalikan kepada DPRD.
“Saya setuju dan mendukung penuh untuk pilgub dan pilkada digelar di DPRD,. Ini sebagai wujud efesiansi anggaran yang dimiliki daerah,” ujar anggota komisi A DPRD Jawa Timur Sumarjono pada mercuryfm.id, Kamis (15/05/25).
“Misal Pilgub Jawa Timur 2024 kemarin. Itu anggarannya cukup fantastis hampir menyentuh 1 Triliun. Sekitar 845 Milyar. Sangat mahal sekali hanya untuk memilih seotang Gubernur dan Wagub. Lebih baik digelar di DPRD untuk efisiensi anggaran,” lanjutnya.
Anggota Fraksi Gerindra ini juga mengatakan, bila di gelar di DPRD, diyakini tidak akan mengurangi marwah demokrasi.
“Tentunya ada mekanisme yang perlu diatur sehingga benar-benar menerapkan demokrasi. Sekali lagi ini demi sebuah efisiensi anggaran,” jelasnya.
Diakui oleh anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo ini, jika pilkada digelar di DPRD, tentu akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan membuka peluang lebih besar bagi praktik politik transaksional.
Namum itu bisa di tepis dengan dibuat aturan atau mekanisme yang menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri
“Kalau pilkada di DPRD tentunya akan ada efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Ini yang utama,” jelasnya.
Wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan di berbagai kalangan.
Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Usulan ini didasarkan pada sejumlah alasan, seperti efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. (ari)
