Surabaya, MercuryFM- Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan, menyoroti terbatasnya ketersediaan lahan makam di Surabaya. Berdasarkan catatan penerbitan akta kematian, rata-rata ada 30.000 akta kematian di Surabaya tiap tahun.
“Penambahan lahan baru menjadi kebutuhan, karena saat ini hanya tersisa 32.000 unit makam pada lahan-lahan makam yang dikelola Pemkot,” ujarnya pada Selasa (18/03/2025).
Legislator dari PDIP tersebut mendorong Pemkot, supaya menyiapkan dua skema sekaligus. Pertama mengoptimalkan lahan makam yang sudah ada. Seperti di Keputih di sisi utara, tengah, dan timur.
“Kedua, secara paralel melakukan pembebasan lahan sesuai kekuatan anggaran hingga tahun 2026. Agar 2026 akhir atau 2027 awal kita sudah memiliki lahan makam baru,” jelasnya.
Lebih lanjut Eri Irawan mengungkap jika pembebasan lahan di TPU Sumber Rejo dan TPU Waru Gunung tengah dikaji.
“Di Sumber Rejo ini ada 44 hektar lahan, sedangkan milik pemkot 40 hektar. Sedangkan di Waru Gunung baru dilakukan pembebasan lahan 10 hektar dari proyeksi 80 hektar,” terangnya.
Eri Irawan juga mengatakan, saat ini di 13 makam yang dikelola Pemkot tidak ada lagi retribusi mulai tahun 2025. Semua gratis.
“Dulu masih ada retribusi. DPRD dan Pemkot telah menyetujui anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pengelolaan makam-makam yang dimiliki Pemkot. Diantaranya untuk gaji pegawai, perawatan, dan lain-lain,” imbuhnya.
Eri Irawan juga meminta, supaya para developer perumahan untuk patuh menyediakan area pemakaman.
“Mengacu pada Perwali 13/2023, kewajiban pengembang menyiapkan 2% lahan perumahan untuk digunakan sebagai lahan makam,” jelasnya.
Atau bisa mengalokasikan dana 2% lahan tersebut dikalikan NJOP. Atau bisa juga menyiapkan lahan di luar lokasi pemakaman setara 2%.
“Sanksi terhadap pengembang yang tidak patuh, berupa administrasi termasuk pencabutan izin, kemudian blacklist orang atau badan usaha itu tidak lagi diterbitkan ijin baru lagi untuk kegiatan usaha apapun,” pungkasnya. (Lam)
