Surabaya, MercuryFM – Sekretaris Pansus (Panitia Khusus) Raperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Aning Rahmawati menekankan pentingnya road map dalam penanganan banjir di Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut menjelaskan, road map ini mencakup diantaranya jumlah anggaran yang disediakan, kemudian jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanganan banjir.
“Kalau saya melihat dari Raperda yang dihasilkan Bampemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) itu belum secara langsung bisa menyolusikan sesuai harapan,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Aning dengan adanya road map yang jelas dan terukur, akan menjawab pernyataan wali kota sejak tahun 2024, bahwa tidak ada lagi banjir di Surabaya.
“Harapan saya road map ini muncul di Raperda Pengendalian Banjir. Jadi kita bisa tegas misalnya kenapa wilayah ini masih banjir, karena memang anggaranannya belum sampai kesana. Titik itu nantinya dikerjakan tahun sekian. Itu yang menjadi harapan kita supaya dalam reperda itu harus tegas dan terukur,” ujar Legislator Fraksi PKS tersebut.
Aning menjelaskan di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Bulak, Sukolilo, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Gunung Anyar, dan Wonocolo saja ada 2100 titik banjir.
“Sehingga wali kota bisa tegas menyampaikan, bahwa banjir akan selesai dalam waktu sekian tahun. Dengan anggaran sekian triliun. Ini harapan saya untuk muncul di Raperda,” imbuhnya
Aning juga mengungkapkan masalah krusia penyebab banjir, diantaranya keberadaan bangunan liar, dan normalisasi sungai.
“Komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait persoalan ini harus terjaga semua di Raperda Pengendalian Banjir,”
Aning juga menyinggung soal sarana dan prasarana penanggulangan banjir yang perlu disempurnakan.
“Karena sudah banyak yang tidak sesuai. Misalnya jumlah rumah pompa kemudian letak rumah pompa sudah banyak yang tidak sesuai. Dan sulit untuk dilaksanakan untuk 5 rayon.
Aning menegaskan melalui Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir yang tegas dan terukur nantinya masyarakat tidak lagi di PHP (pemberian harapan palsu).
“Pengendalian dan Penanganan Banjir harus menjadi skala prioritas di Surabaya,” pungkasnya. (Lam)
