Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta untuk mengambil langka-langkah mitigasi termasuk dampak yang akan timbul terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, hal itu penting dilakukan karena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur, terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi perekonomian serta stabilitas sosial.
“Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, sepanjang 2024 ada 8.394 pekerja di 21 kabupaten/kota yang terkena PHK. Bahkan, Jawa Timur menempati posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia tahun lalu,” ujar Puguh, Selasa (11/03/25).
Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Puguh, informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini bisa menciptakan gelombang pengangguran baru yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di daerah.
“Kita tentu tidak ingin menghadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” tegasnya.
Apalagi, kata Puguh visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru, mengusung konsep “Gerbang Baru Nusantara” dengan tujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, sementara di lapangan justru ancaman PHK semakin nyata.
“Ini menjadi fenomena paradoksial. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, tapi di sisi lain, banyak perusahaan yang justru merencanakan PHK. Ini harus disikapi dengan serius,” ujarnya.
Untuk itu, politisi PKS ini mendorong Pemprov Jatim, melalui Disnakertrans, untuk segera melakukan langkah-langkah preventif guna mengatasi ancaman PHK ini. Dirinya meminta adanya kebijakan konkret yang dapat menjadi solusi nyata bagi para pekerja yang terdampak.
“Selain langkah preventif, Pemprov Jatim juga harus siap dengan langkah nyata jika gelombang PHK tidak bisa dihindari, mengingat kondisi industri dan iklim usaha saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” jelas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Dengan adanya langkah cepat dan strategi mitigasi yang tepat, Puguh berharap Pemprov Jatim mampu melindungi para pekerja dari ancaman PHK serta menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur. (Ari)
