Tuban, MercuryFM- Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban – Bojonegoro, Ony Setiawan mempertanyakan distribusi vaksin Penyakit Kuku dan Mulut untuk peternak. Pasalnya banyak peternak yang tidak mendapatkan vaksi tersebut untuk sapi ternaknya.
Menurut Oni dari serap aspirasi Reses I tahun 2025 yang dilakukan dibeberapa titik di Kabupaten Tuban. Banyak keluhan peternak yang tidak mendapatkan vaksin tersebut.
“Seperti diwilayah Kecamatan Palang, mereka peternak malah mengaku sulit mendapatkan vaksin. Padahal mereka sangat membutuhkan untuk pengobatan dan antisipasi ternaknya dari PMK,” ujar Oni disela kegiatan Resesnya yang di gelar di desa Kedungombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Rabu (26/02/25).
Menurut Oni ini menjadi pertanyaan besar. Mengingat Jatim baru saja menerima vaksin PMK 1,2 juta dosis. Ditambah DPRD Jatim telah menyetujui tambahan dana untuk penanganan PMK 25 Miliar.
Seharusnya lanjut politisi PDIP Ini, dengan kondisi tersebut, maka tidak ada lagi masyarakat peternak yang kesulitan mendapatkan vaksin.
“Ya kita akui memang jumlah vaksin untuk penanganan PMK di Jatim belum mencukupi secara keseluryan populasi sapi ternak. Tapi jangan ini dijadikan alasan sehingga masyarakat peternak kesulitan dan bahkan tidak mendapatkan vaksin itu,” jelasnya.
Dengan kondisi ini kata Oni pihaknya akan menanyakan ke Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Peternakan terkait penyebaran vaksin.
“Saya ingin tahu data penyebaran vaksin ini bagaimana. Apalagi Kota-Kab juga menyediakan dana untuk vaksin PMK. Jangan sampai penyebaran vaksin ini tidak merata. Padahal banyak peternak yang sangat membutuhkan vaksin untuk antisipasi dan pencegahan,” tegasnya.
Selain persoalan vaksin, dalam reses yang dilakukan ini anggota komisi B DPRD Jatim ini juga mendapatkan keluhan terkait solar bersubsidi dari para nelayan yang ada di Tuban.
Dimana kata Oni, dalam pendistribusian solar bersubsidi untuk nelayan. Ternyata masih belum dilakukan dengan baik oleh pihak terkait.
“Banyak nelayan yang masih belum bisa membeli solar bersubsidi di SPBU nelayan yang ada karena lambannya pendataaan yang dilakukan. Mereka akhirnya harus membeli solar tanpa subsidi untuk melaut,” ujarnya.
Dan yang lebih ironis lagi lanjut Oni, keberadaan SPBU nelayan, ternyata tidak semua nelayan yang ada di sekitar SPBU itu bisa membeli solar bersubsidi itu.
“Saya dapat keluhan. Beberapa nelayan di Tuban kecamatan Palang. Padahal disitu ada SPBU untuk nelayan. Namun datanya tidak ada. Malah datanya ada di SPBU nelayan yang ada di Paciran Lamonga. Demikian sebaliknya,” jelasnya.
“Ini kham tidak efisien. Kenapa harus seperti itu. Seharunya khan ditata dengan baik agar nelayan disekitar SPBU nelayan bisa membeli disitu tidak harus ketempat lain karena datanya ditempat lain,” lanjutnya.
Untuk itu pihaknya kata Oni akan meminta pihak terkait untuk melakukan pembenanahan terkait pendistribusian pembelian solar bersubsidi untuk nelayan.
“Pembenahan data harus dilakukan agar distribusi pembelian solar subsidi untuk nelayan di SPBU nelayan benar-benar untuk nelayan sekitar SPBU. Tidak dari tempat lain,” pungkasnya. (ari)
