Surabaya, MercuryFM – Kegiatan sosialisasi AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) oleh PT Granting Jaya, sebagai pelaksana pembangunan Proyek Stategis Nasional ( PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), yang berlangsung di Palm Park Hotel pada Selasa (11/02/2025) berujung ricuh.
Puluhan nelayan pesisir yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim, memaksa masuk ke ruang berlangsungnya sosialiasi. Mereka mempertegas lagi penolakan pembangunan PSNSWL, karena akan merugikan aktifitas nelayan.
Para nelayan tersebut berteriak-teriak menyampaikan penolakannya, setelah masuk ke ruang sosialisasi. Karena situasi yang tidak kondusif, acara sosialisasi tersebut akhirnya dihentikan.
Ramadhan Jaka Samudra juru bicara Forum Masyarakat Madani Maritim, mempertanyakan peserta yang diundang dalam acara sosialisasi AMDAL PSNSWL tersebut.
“Kami nelayan yang terdampak ini tidak tahu. Terus nelayan mana yang diundang ini. Semua ketua KUB menandatangani penolakan. KUB ini beranggotakan semua kelompok nelayan. Ketika mereka (PT Granting Jaya) mengatas namakan nelayan. Nelayan mana yang diambil,” tegasnya.
Lebih lanjut Ramadhan menegaskan penolakan PSNSWL sudah disampaikan secara berjenjang. Mulai dari pemerintah kota, Komisi C DPRD Surabaya, hingga Komisi 4 DPR.
“Di pemerintah kota, wali kota sudah bersurat berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya. Sedangkan Komisi C DPRD Surabaya lebih tegas menolak,” jelasnya.
Sedangkan ditingkat pusat Komisi 4 DPR RI juga sudah menerima penolakan. Yang dilanjutkan dengan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Berkas penolakan kami sudah tersampaikan juga ke Bu Titiek Suharto Ketua Komisi 4. 2 hari kemudian Bu Titiek Suharto memanggil menteri KKP, dan disampaikan pula soal penolakan masyarakat pesisir. Tinggal bagaimana kita mengawal sikap dari pemerintah pusat,” imbuh Ramadhan.
Ramadhan juga menyinggung sikap kelurahan yang seharusnya secara hirarki sesuai dengan struktur diatasnya.
“Kami juga ingin mempertegas sikap pemerintahan di tingkat lokal yaitu kelurahan supaya tidak main-main,” ujarnya.
Ramadhan juga menyoal keberadaan PT Granting Jaya sebagai pelaksana pembangunan PSN SWL. Karena proyek ini nilainya Rp 72 triliun. Namun mengapa proses pelaksana pembangunan dilakukan penunjukan langsung.
“Kami sudah melaporkan ke ombudsman. Dan kita berharap proses penunjukan yang tidak transparan ini bisa diusut. Apalagi track record PT Granting Jaya tidak bagus. Misalnya kasus prosotan di wahana air yang ambrol beberapa waktu lalu,” pungkasnya.(Lam)
