Surabaya, MercuryFM- Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni, membuka layanan pengaduan masyarakat lewat Whats App, yang diikuti oleh para anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Informasi layanan pengaduan masyarakat tersebut disebar lewat penempelan stiker disejumlah tempat layanan publik.
“Tiap stiker tersebut berisi nomor whats app masing-masing anggota Fraksi Golkar. Kita tempel di tempat-tempat pelayanan publik. Seperti kantor kelurahan, pos RT/RW atau rumah-rumah warga,” ujar Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni pada Senin (10/02/2025).
Penempelan tersebut dilakukan oleh seluruh instrument Partai Golkar mulai dari tingkatan DPD kota, hingga instrument partai Golkar di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Thoni yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut mengatakan, formula pengaduan ini sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan masyarakat di era digitalisasi. Untuk terus meningkatkan pelayanan Partai Golkar ditengah-tengah masyarakat.
“Agar memudahkan masyarakat yang mengalami hambatan layanan dari pemkot Surabaya. Mulai dari pelayanan adminduk, layanan perbaikan jalan, dan usulan-usulan lain, agar dapat kita akselerasikan hal itu dalam rancangan pembangunan kota,” imbuhnya.
Thoni kembali mengatakan, setiap pengaduan masyarakat akan di update progressnya secar berkala.
“Kalau di nomor WA saya ada pengaduan soal PJU padam. Kita teruskan pengaduan masyarakat ini ke Dinas Perhubungan. Kita akan sampaikan progressnya ke masyarakat. Kapan lampu itu diganti atau perbaikan lainnya,” terangnya.
Thoni menegaskan Golkar sebagai partai yang turut mendukung Eri-Armuji di Pilkada 2024 ingin memastikan, apakah visi misi yang terancam dengan baik oleh Eri-Armuji sudah diakselerasikan oleh perangkat daerah.
“Kami tidak ingin niat murni yang dirancang oleh Eri Armuji dalam RPJMD untuk melayani warga Surabaya tidak jalan. Karena satu dua perangkat daerah yang tidak satu frekuensi dengan kebijakan wali kota dan wakil walikota,” jelasnya.
Menurutnya Jadi dukungan Golkar bukan sekedar mengapresiasi, melainkan apakah program yang sudah direncanakan sesuai dengan pelaksanaan.
Lebih lanjut menurut Thoni layanan pengaduan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Golkar kepada masyarakat.
“Golkar berupaya setiap rupiah yang dikeluarkan rakyat lewat pajak dan retribusi untuk gaji dan tunjangan kita, akan kita pertanggungjawabkan lewat kerja-kerja politik kita parlemen,” pungkasnya. (Lam)
