Surabaya, MercuryFM – Pertamina bersama pemerintah daerah diminta anggota Komisi D DPRD Jatim M. Satib melakukan langkah-langkah pencegahan terkait antrian pembelian gas LPG 3 kg, yang saat ini mulai terjadi dibeberapa wilayah.
M. Satib mengaku, saat ini pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait distribusi LPG 3kg ini. Diakuinya, ada beberapa pangkalan yang berulah memanfaatkan perubahan tata kelola distribusi LPG bersubsidi ini.
“Di Jawa Timur saya cek di beberapa pangkalan tidak ada kelangkaan, ini hanya perubahan pengaturan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran,” jelas M Satib di Surabaya, Senin (3/2/2025).
Adaptasi Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga dimanfaatkan oleh pangkalan-pangkalan untuk menjual dengan harga tidak sesuai ketentuan. Seharusnya sesuai HET harga LPG 3kg adalah Rp 18.000. Hanya saja kenaikan harga bukan dari sub agen/pangkalan, tapi ada indikasi dari pengecer atau para sepekulan.
“Di Jawa Timur kami dapat info ada spekulan yang menjual sampai Rp21.000 bahkan Rp22.000 per tabung,” ungkap M Satib yang punya latar belakang pengusaha ini. Menurut anggota DPRD Jatim dari Dapil Jember-Lumajang ini, hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat terjadi antrian-antrian ini.
“Sehingga hal ini muncul semacam kekagetan akibat pola distribusi baru yang ditetapkan Pertamina. Kalau dulu pertamina masih mentolerir pengecer. Tapi sekarang tidak boleh lagi beli di Pengecer, sehingga harus beli ke agen atau pangkalan,” terangnya.
Dan ironisnya lanjut politisi Parta Gerindra ini, disetiap RW belum tentu ada pangkalan. Imbasnya penumpukan antrian terjadi. Pangkalan baru juga belum tersosialisai di masyarakat.
Satib berharap, dalam rangka mencari solusi maka perlu ada langkah taktis mencegah keributan dan antrian di lapangan. Sehingga Pertamina perlu mencari sebaran dan lokasi titik pangkalan dengan menata lagi lebih tepat. Misalnya di wilayah yang perumahan atau warga mampu tidak perlu ada pangkalan elpiji 3kg.
“Pertamina perlu segera mendata, kalau ada daerah yang tidak ada pangkalan itu segera diadakan. Idealnya per RW ada kecuali wilayah perumahan,” jelasnya. Anggota DPRD Jatim dua periode ini minta masalah ini jangan berlarut larut karena ini menjelang puasa lebaran 2025.
“Kami pastikan di Jatim tidak ada kelangkaan, tapi hanya perubahan pola distribusi. Pertamina koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provisni maupun bupati walikota bergerak cepat mencegah polemik di masyarakat,” pungkasnya.(ari)
BalasBalas ke semuaTeruskan
|