Surabaya, MercuryFM – Komisi A DPRD Surabaya mengungkap adanya ribuan warga ber KTP Surabaya, menyandang status berkewarganegaraan ganda. Data itu diperoleh Komisi A dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor instansi tersebut, pada Selasa (08/01/2025).
“Kita ke kantor Dispendukcapil menyikapi keluhan instansi tersebut, terhadap persoalan ini. Ketika saya tanya jumlahnya berapa, apakah direntang seribu sampai sepuluh ribu orang, Dispendukcapil mengatakan lebih,” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko pada Rabu (07/01/2025).
Menurut Yona yang menjadi persoalan, sekarang ini, mereka sulit untuk dilacak atau dideteksi keberadaannya. Padahal sesuai UU Nomor 12 tahun 2006, bagi yang berstatus warga negara ganda diusia 18 tahun dan berhak mendapatkan KTP atau selambatnya berusia 21 tahun, harus memilih satu kewarganegaraan. Karena di Indonesia hanya mengenal satu kewarganegaraan. Meskipun ada negara yang melegalisasi kewarganegaraan ganda.
“Karena sulit dilacak, membuat Dispendukcapil kesulitan untuk mengirimkan alert atau notifikasi kepada mereka ini,” jelas Yona.
Lebih lanjut legislator dari Fraksi Gerindra ini mengatakan, keberadaan warga negara ganda ini membuat negara dirugikan dari segi ekonomi. Dan yang lebih penting lagi dari segi rasa nasionalisme yang tidak kuat.
“Dispendukcapil sudah berkomunikasi dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Imigrasi terkait untuk mengurai persoalan warga negara ganda yang sulit dilacak ini. Tapi belum ada titik temu,” imbuhnya.
Karena itu, Yona menyampaikan kepada Dispendukcapil Kota Surabaya untuk membuat cluster. Sehingga mengetahui berapa jumlah warga yang berstatus berkewarganegaraan ganda sesuai negara asingnya.
“Misalnya, setelah dilakukan clusterisasi diketahui warga asingnya China paling sedikit, maka akan lebih mudah untuk melakukan tracing,” terangnya.
Yona kembali mengatakan, tracing nantinya bisa melibat Satpol PP melalui operasi yustisi.
“Kalau terjadi pembiaran, saya khawatir, kedepan akan bertambah yang membuat kerugian negara makin banyak,” pungkasnya.(Lam)
