Surabaya, MercuryFM- Keputusan pemerintah menurunkan Biaya Penyelanggaran Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar 4 Juta rupiah mendapat apresiasi kalangan DPRD Jatim. Melalui Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih menyatakan bersyukur dengan keputusan penurunan tersebut.
Seperti diketahui, BPIH 2024 sebesar 93,4 juta rupiah, kini di 2025 turun menjadi 89,4 juta rupiah dengan asumsi kurs 1 USD sebesar 16 ribu rupiah.
Hikmah menilai, penurunan BPIH merupakan langkah nyata pemerintah untuk meringankan beban yang ditanggung calon jemaah haji.
Namun meski ada penurunan BPIH, tentu pihaknya tetap meminta pelayanan haji tidak boleh turun. Pelayanan haji harus lebih ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah ada penurunan biaya haji, namun pelayanannya jangan ikut turun, tapi harus ada peningkatan,” ujar Hikmah, Kamis (09/01/25).
Politisi wanita PKB ini mengatakan pelayanan haji diyakini akan meningkat karena beberapa faktor, salah satunya yaitu ketersediaan petugas haji.
Kata Hikmah petugas haji harus kompeten, profesional, serta memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
“Agar pelayanan saat pelaksanaan haji bisa maksimal untuk menjaga kebasaahan ibadah haji, teruntuk bagi kaum perempuan dan rentan (lansian dan disabilitas),” ucapya.
“Mereka harus bisa mejaga dan membimbing mereka dalam menjalankan ibadah haji. Baik dari sisi keamanan dan ibadahnya,” lanjutnya.
Ketersediaan sarana dan prasarana haji lanjutnya juga harus ditingkatkan. Seperti fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Tidak hanya itu, ketersediaan klinik baik yang ada di Makkah maupun di Madinah harus berada ditempat-tempat yang mudah diakses.
“Ketersediaan pelayanan medis menjadi sektor yang sangat vital bagi perjalanan ibadah haji. Apalagi jamaah kita didominasi kaum lansia yang rentan sakit saat musim haji,” pungkasnya. (ari)
