Jakarta, MercuryFM – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) ke dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Usulan ini dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi, termasuk penghematan subsidi LPG hingga Rp 3,5 triliun per tahun dan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun.
Usulan tersebut disampaikan Ketua KPPU saat menerima kunjungan Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada 20 Desember 2024 di Gedung KPPU, Jakarta. Dalam pertemuan itu, KPPU menegaskan pentingnya pembangunan jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019 untuk mengurangi ketergantungan pada LPG bersubsidi.
Menurut Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU, implementasi jargas dalam pembangunan perumahan dapat mempercepat pencapaian swasembada energi seperti yang diamanatkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Dengan pembangunan 3 juta rumah yang dilengkapi jargas, negara dapat melakukan penghematan signifikan yang berdampak pada efisiensi ekonomi nasional,” jelas Ifan.
Ia juga menyoroti bahwa anggaran besar untuk subsidi LPG selama lima tahun terakhir, yang mencapai Rp 461 triliun, berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian jika tidak disertai dengan pengoptimalan infrastruktur energi seperti jargas.
Selain efisiensi energi, KPPU juga menekankan pentingnya menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan proyek pembangunan perumahan dan jargas. KPPU mengingatkan agar seluruh proses pengadaan mengikuti ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 untuk memberikan peluang usaha yang adil kepada pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
“Kami juga mengusulkan skema investasi jargas yang memenuhi kriteria kelayakan finansial dan ekonomi serta mengacu pada prinsip open access sesuai dengan persaingan usaha yang sehat,” ujar Ifan, Sabtu (21/12/2024).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi KPPU dan menyatakan dukungan penuh untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah yang efisien dan ramah energi. “Kami berharap KPPU dapat terus mendukung kami agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses pembangunan ini,” ujar Ara, sapaan akrabnya.
Kunjungan Menteri PKP ke KPPU juga bertujuan mendalami rekomendasi strategis dari KPPU, termasuk solusi untuk meningkatkan tingkat persaingan usaha di sektor konstruksi yang saat ini memiliki Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebesar 4,89, salah satu yang terendah dibandingkan sektor lainnya.
Dalam kesempatan itu, KPPU menekankan urgensi optimalisasi penggunaan jargas kota untuk menghemat APBN dan devisa negara. Sebelumnya, pada 28 Agustus 2024, KPPU juga telah menyurati Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan potensi penghematan hingga Rp 870 triliun melalui infrastruktur jargas.
Pertemuan ini turut dihadiri anggota KPPU dan pejabat struktural dari kedua lembaga, menunjukkan sinergi yang kuat antara KPPU dan Kementerian PKP dalam mendukung efisiensi energi nasional serta pembangunan yang inklusif.(dan)
