Surabaya, MercuryFM – Menyambut pergantian tahun, Pengurus Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur menyampaikan refleksi kritis terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kenaikan ini dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan daya beli masyarakat.
Kenaikan PPN 12% telah menjadi wacana sejak beberapa tahun terakhir, dengan alasan optimalisasi pendapatan negara. Pemerintah berkomitmen agar kebijakan ini diselaraskan dengan paket stimulus ekonomi yang mencakup enam aspek utama, yaitu rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, kendaraan listrik, dan properti. Namun, SAPMA PP Jatim mempertanyakan kesiapan implementasi kebijakan tersebut.
Ketua SAPMA PP Jatim Arderio Hukom menyatakan bahwa kebijakan ini harus dievaluasi secara mendalam agar tidak menimbulkan disparitas yang semakin tajam di masyarakat. Mereka menyoroti sejumlah poin penting terkait dampak kebijakan tersebut.
SAPMA PP Jatim menilai kenaikan PPN akan memperkuat komersialisasi sektor pendidikan, khususnya pada layanan pendidikan premium. Ketimpangan kualitas pendidikan akan semakin nyata, menciptakan kesenjangan antara “sekolah biasa” dan “sekolah premium”.
Dengan tarif PPN 12%, Indonesia akan memiliki pajak tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja menetapkan tarif lebih rendah (10% atau bahkan 8% di Vietnam). Hal ini berpotensi mengurangi daya saing Indonesia di kawasan.
SAPMA PP Jatim meminta pemerintah untuk meninjau ulang penerapan PPN 12% dan memastikan klausul dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berdampak negatif pada masyarakat luas. Selain itu, pemerintah diharapkan mencari alternatif kebijakan yang lebih inklusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan.
SAPMA PP Jatim menutup pernyataan ini dengan harapan agar kebijakan yang diambil mampu mendorong pembangunan tanpa menambah beban yang berlebihan bagi masyarakat.
“Selamat Tahun Baru 2025. Mari bersama menyongsong tahun penuh tantangan dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tutup Arderio.(dan)
