Jakarta, MercuryFM – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Senin, 18 Desember 2024. Kehadirannya sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan persekongkolan tender proyek konstruksi terintegrasi pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Cisem 2).
Arifin, yang menjabat sebagai Menteri ESDM pada periode 2019–2024, dipanggil untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan proyek tersebut. Penyelidikan berlangsung di Kantor KPPU, Jakarta, dengan fokus pada dugaan pelanggaran dalam tender yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada 2024.
Proyek Cisem 2 mencakup pembangunan pipa transmisi gas bumi sepanjang 245 kilometer, dengan kapasitas 183 MMscfd, dari Batang hingga Kandang Haur Timur. Proyek ini melibatkan desain rinci, pengadaan material, manufaktur, konstruksi, instalasi pipa baja karbon berdiameter 20 inci, serta pembangunan stasiun metering dan uji commissioning.
Tender senilai hampir Rp3 triliun tersebut diumumkan pada 23 April 2024 dan dimenangkan oleh konsorsium PT. Timas Suplindo – PT. Pratiwi Putri Sulung pada 14 Juli 2024. Namun, laporan dugaan persekongkolan tender memicu penyelidikan oleh KPPU sejak 4 September 2024.
KPPU berupaya mengumpulkan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam proses ini, berbagai pihak terkait, termasuk Arifin Tasrif, dipanggil untuk memberikan keterangan.
“Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Penolakan terhadap panggilan dapat berujung pada penyidikan serta ancaman pidana denda atau kurungan paling lama satu tahun,” ujar Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Kamis (19/12/2024).
KPPU juga menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut dalam waktu dekat. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menjaga integritas proses pengadaan proyek besar di sektor energi.(dan)
