Surabaya, MercuryFM – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kunjungan reses di Jawa Timur, Senin (9/12). Bertempat di Ballroom Marriott Hotel Surabaya, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, sejumlah anggota DPR, serta pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait.
Reses tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Hadir dalam pertemuan ini Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo; Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo; Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin; Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Tri Bowo; Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti; Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea; dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menjaga penerimaan negara sebagai fondasi pembangunan. “Kami di Komisi XI berkomitmen mendukung kebijakan proaktif yang mampu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak serta menjaga stabilitas moneter dan fiskal,” ujar Misbakhun.
Sementara itu, Sigit Danang Joyo memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai target penerimaan. “Tantangan kami mencakup penerapan perubahan tarif PPN pada 2025, penurunan harga komoditas, efek restitusi pajak bagi ekspor, serta dampak cukai terhadap industri hasil tembakau,” jelas Sigit.
DJP Jawa Timur, lanjut Sigit, telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti:
• Penggalian Potensi Sektoral: Mengidentifikasi peluang peningkatan pajak dari sektor-sektor strategis.
• Kerja Sama Lintas Instansi: Melalui joint collection dan joint investigation dengan Bea Cukai.
• Pemadanan Data NIK-NPWP: Hingga Desember 2024, tingkat pemadanan di Jawa Timur mencapai 99,60%.
“Fokus kami ke depan adalah identifikasi shadow economy, peningkatan kerja sama lintas instansi, dan edukasi publik untuk meningkatkan kepatuhan pajak,” tambahnya.
Destry Damayanti dari Bank Indonesia mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang tidak menentu. “Jawa Timur memiliki kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sektor industri dan perdagangan,” ujarnya.
Hendrar Prihadi dari LKPP menyoroti efisiensi pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang efektif. “Setiap rupiah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Hendrar.
Kegiatan reses ini mencerminkan komitmen DPR RI dalam mendukung penguatan penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. Mukhamad Misbakhun mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara instansi pemerintah, BI, dan DPR.
“Strategi yang terintegrasi akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menciptakan kebijakan fiskal yang berkelanjutan,” tutupnya.(dan)
