Surabaya, MercuryFM – Debat Cagub Cawagub Jatim ke dua di Grand City yang mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur”, Calon Gubernur no urut 1 Luluk Nurhamidah menyoroti persoalan perlindungan nelayan di Jawa Timur.
Pasalnya sampai saat Pemerintah Provinsi Jatim belum memberikan perlindungan bagi nelayan khususnya nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 Gross Ton (GT). Untuk itu dirnya berjanji bila terpilih nanti akan mengadvokasi kepentingan nelayan kecil kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dirinya menyebut bahwa aturan yang berlaku saat ini tidak cukup melindungi kelompok nelayan kecil yang menjadi tulang punggung perikanan lokal.
“Kalau nelayan memiliki kapal di bawah 30 GT, maka perlu direvisi kebijakannya agar mereka mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujarnya.
Luluk menyatakan, pentingnya komunikasi yang solid antara pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi hak-hak nelayan kecil. Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi nelayan kecil kepada Kementerian KKP.
“Kalau kita komunikasikan bahwa kita harus memberikan daya dukung dan perlindungan kepada nelayan kecil,” tambahnya, mempertegas komitmennya untuk memperjuangkan hak mereka.
Sebagai calon gubernur yang dikenal memiliki perhatian pada sektor maritim dan perikanan, Luluk juga menegaskan bahwa nelayan kecil merupakan bagian vital dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur. Perlindungan bagi mereka bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari upaya memastikan ketahanan pangan dan ekonomi di sektor perikanan.
Sementara ifu Cawagub no urut 1 Lukmanul Khakim mengungkapkan kekecewaannya pada minimnya dukungan dari pemerintah provinsi terhadap pesantren selama lima tahun terakhir. Menurut Lukman, meskipun ada klaim tentang keberpihakan, realitasnya dilapangan menunjukkan hal yang berbeda.
“Ada catatan sedikit bahwa sepanjang pemerintahan lima tahun kemarin terkait upaya keberpihakan kepada pesantren. Buktinya sampai saat ini Jatim belum ada pergub pesantren,” ujar Lukman. Lukman menambahkan bahwa kondisi ini membuat banyak pesantren di Jawa Timur mengalami kesulitan.
“Yang terjadi adalah banyak pesantren yang justru melas mesakke karena belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintahan provinsi. Padahal Jatim gudangnya pesantren,” katanya. Lukmanul Khakim menegaskan komitmennya untuk menjadikan pesantren sebagai prioritas dalam program pemerintahannya jika terpilih. Dalam pandangannya,
“Keberpihakan yang kuat terhadap pesantren akan menghasilkan generasi yang berakhlak dan berilmu, siap menghadapi tantangan zaman,” pungkasnya. (Ari)
