Surabaya, MercuryFM – Penataan kabinet Merah Putih di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dikritik anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Freddy Poernomo. Pasalnya jumlah penataan kementerian Kabinet Merah Putih, membengkak atau gemuk, sehingga mengingkari semangat reformasi birokrasi yang sudah ditata di awal pemerintahan SBY-Budiono.
Menurut Fredy, di era pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) terjadi adanya reformasi birokrasi dari 62 OPD menjadi 48. Semangat ini menjadi semangat baru dalam mereformasi Birokrasi sehingga tidak terlalu membebani APBN.
“Di zamannya Presiden Jokowi, ada istilah penyederhanaan birokrasi, jabatan eselon IV hilang menjadi fungsional. Dan diera Jokowi – Ma’ruf Amin jumlah kabinet sebanyak 34 dan lebih sederhana,” kata Fredy. Namun saat ini, Kabinet Merah Putih di era Prabowo membengkak menjadi 48 menteri lagi.
“Harusnya tidak menambah kementerian, sehingga akan berpengaruh pada postur keuangan APBN. Juga tidak efektif karena banyak posisi yang harus dikoordinasikan,” tegasnya.
Menurut Fredy, dalam menyusun kabinet Presiden Prabowo terlihat menghargai jasa-jasa koalisi serta mereka yang telah berperan penting dalam memenangkan pemilihan presiden.
“Ini yang mengakibatkan kementrian membengkak. Seharunya tidak harus menambah kementrian. Ini jelas akan berpengaruh pada postur keuangan APBN,” tegas Freddy Poernomo.
Dijelaskan oleh doktor hukum pemerintahan ini, penambahan kementerian ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
Kata Fredy, tidak mudah mengatur organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah dengan kementerian di pemerintahan pusat. Dan daerah harus bolak-balik ke Jakarta untuk berkoordinasi menyesuaikan antara lembaga di pemerintahan pusat dengan daerah.
“Tidak mudah menata organisasi perangkat daerah dengan organisasi yang di pusat. Sebelumnya sudah ditata OPD di daerah untuk menyesuaikan di pusat. Sekarang harus berubah lagi,” ucapnya.
“Bisa jadi dalam satu OPD akan berada dalam dua kewenangan kementerian. Gubernur, Walikota dan Bupati harus bisa bijak dalam menyikapi kementrian ini untuk disesuaikan dengan OPDnya,” lanjut Fredy.
Namun meski begitu politisi senior Partai Golkar ini melihat beberapa hal baik yang patut diapresiasi dari kabinet merah putih. Salah satunya adalah tetap adanya orang-orang profesional yang berkapasitas dan berintegritas. Khususnya yang berasal dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi.
“Sisi baiknya, tetap ada orang-orang profesional berkapasitas dan berintegritas, beberapa dari perguruan tinggi,” pungkas anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 ini. (ari)
 |
BalasBalas ke semuaTeruskan
|
