Surabaya, MercuryFM- Memaksimalan fungsi anggota Dewan yakni fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan akan dilakukan oleh anggota DPRD Jatim terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musyafak Rouf.
Menurut Musyafak memaksimalkan fungsi kedewanan sangat penting untuk kontroling kita sebagai anggota Legislatif terhadap pemerintahan Provinsi Jatim.
“Banyaknya kasus yang muncul di Pemprov Jatim akhir akhir ini, karena saya melihat fungsi kedewan belum maksimal dilakukan. Dewan banyak dibuai dengan progran program Pemprov yang.membuat mereka Dewan kurang maksimal menjalankan fungsinya,” ujarnya.
Kata Musyafak dengan memaksimalkan fungsi dewan, maka akan semakin berdaya kinerja DPRD Jatim. Yang ini akan membawa nilai positif bagi kenerja DPRD Jatim.
“Kita harus kebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas kedewanan. Fungsi fungsi Dewan harus dikedepankan khusunya dalam melakukan kontrol kinerja Pemprov Jatim,” tegasnya.
Selain memaksimalkan fungsi Dewan, politisi senior PKB ini juga akan memaksimalkan tugasnya sebagai anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya untuk menjadi penyambung hubungan Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya
“Ini perlun karena saya lihat selama ini ada ketidakharmonisan antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Pemkot Surabaya khususnya terkait program,” katanya.
Banyak lanjutnya program-program Pemkot yang tdak sejalan dengan Pemprov Jatim ataupun sebaliknya. Padahal bila ada keharmonisan program program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Surabaya.
“Ketidakharmonisan Pemkot Surabaya dan pemerintah provinsi sering kali mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak optimal. Misalnya, rencana pembangunan jalan lingkar timur dan tol tengah sering kali terhambat karena adanya perbedaan visi dan kepentingan antara kota dan provinsi,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Kata Musyafak, Guna memastikan bahwa proyek-proyek vital ini tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak.
“Kami mengusulkan agar diadakan pertemuan rutin antara Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyelaraskan rencana pembangunan yang berpengaruh pada kedua belah pihak, sehingga bisa menghindari konflik dan memastikan keselarasan dalam pelaksanaan proyek,” jelasnya.
“Selain itu perlu juga perlu adanya konsolidasi rencana pembangunan dalam satu dokumen perencanaan yang komprehensif, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yang
mencakup rencana kota dan provinsi secara bersamaan, sehingga semua pihak memiliki panduan yang jelas dan terintegrasi,” lanjut pria yang juga Ketua DPC PKB Surabaya ini.
Musyafak menegaskan bahwa inisiatifnya ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan pemerintah provinsi sangat penting untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan memberikan dampak positif yang besar bagi warga Surabaya,” pungkasnya. (ari)
