Banyuwangi, MercuryFM – Terpilihnya seorang mantan narapidana sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi dalam periode baru ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat.
Pelantikan mantan narapidana ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik terkait standar integritas dan kepercayaan dalam pemerintahan daerah, serta mengundang berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Kholili Abdul Gani, seorang pengamat politik di Kabupaten Banyuwangi, menyatakan kekhawatirannya terhadap implikasi dari terpilihnya sosok yang pernah terlibat kasus hukum tersebut, serta dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik.
“Ini adalah tamparan keras bagi masyarakat Banyuwangi yang menginginkan pemimpin bersih dan berintegritas,” tegas Kholili, Kamis (22/8/2024).
Ia mempertanyakan bagaimana seorang mantan napi bisa lolos verifikasi dan menduduki kursi legislatif.
Menurut Kholili, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sistem verifikasi calon anggota legislatif masih memiliki banyak kelemahan.
“Catatan kriminal terkait korupsi seharusnya menjadi penghalang mutlak bagi seseorang untuk menjabat sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Publik pun semakin khawatir dengan nasib anggaran daerah ke depan. “Bagaimana kita bisa berharap pada seorang mantan napi untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan baik?” Cetus Kholili.
Kholili menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, wartawan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja DPRD dan penggunaan anggaran daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan tidak ada lagi penyelewengan,” tegasnya. (dan)
