Surabaya,MercuryFM- Isu krusial merugikan masyarakat seperti rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), pelanggaram HAM kasus kanjuruan serta rusun gunungsari dan konflik agraria yang belum terselesaikan, disuarakan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur.
Ratusan mahasiswa tersebut mendatangi DPRD Jatim untuk menyuarakan pefsoalan persoalan tersebut. Dengan berorasi diatas mobil komando mereka meminta agar DPRD Jatim segera merespon apa yang disuarakan mereka, Senin (12/08/24).
Menurut perwakilan Mahasiswa, Atar mengatakan, bahwa tujuan aksi damai kali ini adalah untuk mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Timur. Mengingat, sebentar lagi kita akan merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia.
Diantara persoalan di Jatim, dalam catatan mahasiswa perlu mendapat perhatian dan diperjuangkan untuk secepatnya dituntaskan yakni pemberantasan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kami menuntut pemerintah untuk memastikan pengusutan Tragedi Kanjuruhan diakukan secara tuntas. Menuntut Pemprov memberikan tempat tinggal yang layak untuk warga Rusunawa Gunungsari Surabaya yang tergusur. Dan menuntut pemerintah memberikan tempat berjualan yang menguntungkan pedagang Kutisari dengan satu pasar dalam satu kelurahan,” jelasnya.
Sedangkan di bidang konflik Agraria, lanjut mahasiswa asal Unair itu, pihaknya menuntut HGU PT Bumi Sari Maju dan membebaskan petani pakel Pak Muhriyono. Kemudian menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waterfront Land Surabaya.
“Kami juga menuntut untuk memperketat pengawasan perusahaan yang melanggar prsedur pengolahan limbah,” tegas Atar.
“Untuk bidang Reformasi Institusi, kata Atar, BEM Se Jawa Timur menolak dengan tegas RUU Polri dan RUU TNI. Dan menolak adanya komersialisasi pendidikan serta pembungkaman kebebasan akademik,” lanjutnya.
Sementara itu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Hari Putri Lestari yang menemui mereka menyatakan bahwa BEM SI Jatim telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat melalui aksi demonstrasi ini.
“Hari ini, BEM SI Wilayah Jawa Timur menjadi penghubung lidah rakyat dengan DPRD Jawa Timur. Atas nama pribadi, saya sangat mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat,” ujar mbak HPL sapaan akrab Hari Putri Lestari, yang menemui mereka dan mengajak mereka berdialog dengan duduk lesehan di depan pintu masuk Timur gedung DPRD Jatim.
Menurut Mbak HPL, salah satu isu utama yang diangkat adalah rencana pembangunan PSN Surabaya Waterfront Land senilai 72 triliun rupiah di pesisir Kota Surabaya. Proyek tersebut dikhawatirkan akan mengancam mata pencaharian nelayan akibat kerusakan ekosistem pantai yang berujung pada hilangnya tangkapan ikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam proyek reklamasi ini berpotensi memarjinalisasi masyarakat pesisir.
“Karena proyek tersebut berskala nasional, ia akan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti. Dia menekankan bahwa setiap proyek besar seperti ini harus melibatkan masyarakat dengan sosialisasi yang baik dan komprehensif,” ucapnya.
Selain itu, mbak HPL juga menyoroti permasalahan yang terjadi di Rusunawa Gunungsari. Dirinya akan meminta anggita FPDIP yang duduk di Komis D untuk segera melakukan dialog dengan sejumlah lembaga berwenang, serta bersama masyarakat dan mahasiswa yang mendampingi warga korban.
“Saya mengingatkan nanti rekan rekan fraksi dinKomisi D DPRD Jatim agar seluruh agenda tersebut termonitoring dan terjadwal dengan baik, dan harus segera terselaiakan,” paparnya.
Sementara terkait dengan tuntutan mahasiswa yang mencakup konflik agraria, mbak HPLyang juga anggota Komisi A, akan segera meminta komisinya untuk segera melakukan penyelesaian dengan memanggil sejumlah dinas terkait dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kami setuju untuk adanya penindakan yang tegas,” tegasnya. (ari)
