Surabaya,MercuryFM- Persoalan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) kembali menjadi sorotan Komisi E dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Jatim 2024.
Hal ini tampak pada laporan Komisi E DPRD Jatim yang di sampaikan juru bicaranya, Swandy dalam laporan Komisi E terkait PAPBD Jatim 2024.
Menurut Swandy, jika siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta yang berjumlah 1.312.682 orang diberikan BPOPP selama 12 bulan, membutuhkan alokasi anggaran sebesar 1.844.033.700.000.
“Oleh karena itu, Komisi E merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menerapkan pola pemberian BPOPP berbasis kelembagaan, bukan lagi berbasis jumlah peserta didik,” katanya.
Menurutnya hal ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi semua satuan Pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan BPOPP berbasis jumlah peserta didik ini telah berakibat pemberian BPOPP setiap tahun selalu tidak sampai 12 bulan.
“Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan selama 6 bulan dan di P-APBD Tahun Anggaran 2024 ditambah 3 bulan, sehingga hanya 9 bulan, baik untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta,” jelasnya.
Suwandy mengatakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK, SLB di akhir tahun masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi E merekomendasikan untuk memberikan BPOPP selama 12 bulan dalam P-APBD dengan kebutuhan tambahan anggaran sebesar 461.008.425.000. (ari)
