Surabaya,MercuryFM- Komisi B DPRD Jatim rekomendasikan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi B untuk meningkatkan penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan APBD. Pasalnya banyak OPD yang masih rendah dalam penyerapan anggaran APBD Jatim 2024 dan belum maksimal menjalankan program yang di buat.
Hal ini dikatakan juru bicara Komisi B Daniel Rohi dalam laporan komisi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
“Dengan adanya penambahan anggarandi PABD 2024 ini, Komisi B berharap agar penyerapan anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan bisa lebih di optimalkan lagi,” ujarnya.
“Dengan adanya tambahan anggaran 600 Miliar di PAPBD 2024 ini, Komisi B berharap pula lebih banyak membangun infrastruktur yang dibutuhkan nelayan, seperti dermaga sandar di Ambulu, Jember,” lanjutnya.
Selain Dinas Kelautan dan Perikanan, Komisi B kata politsi PDI Perjuangan juga menyoroti Dinas Kehutanan. Mskipun mendapatkan alokasi anggaran di PAPBD 20204 , namun serapan anggarannya masih tergolong kecil.
Komisi B berharap agar dinas ini dapat meningkatkan serapan anggaran. Terutama untuk program-program yang berkaitan dengan konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
“Dinas Kehutanan perlu memperkuat program produksi karbon, mengingat perdagangan karbon sudah mulai dilakukan,” jelasnya.
Sedangkan untuk dinas untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Komisi B kata Daniel meminta adanya perluasan cakupan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperoleh sertifikasi dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
“Kami juga mendorong agar dinas terkait dapat lebih aktif dalam mengendalikan inflasi, khususnya untuk komoditas seperti cabai dan beras,” ucap Daniel.
Daniel Rohi juga mengatakan dalam RAPBD Jatim 2024 yang saat ini dilakukan pembahasan, Total anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi B mencapai Rp1,592 triliun.
“Angka ini setara dengan 4,47 persen dari total Belanja P-APBD 2024 yang mencapai Rp 35,633 triliun,” ujar Daniel Rohi.
Meski begitu Komisi B menilai meski ada peningkatan anggaran sebesar 5,68% dibandingkan APBD murni tahun 2024, Komisi B menilai bahwa postur anggaran pada Perubahan APBD 2024 masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“Juga Komisi B berharap pula agar pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menyerap anggaran dan menjalankan program-program yang telah direncanakan,” pungkasnya. (ari)
